JAKARTA, SELASA – Fenomena terus menurunnya permukaan tanah di Jakarta hingga ketinggian -3 meter hingga 7 meter di atas permukaan air laut pada tahun 2007 sudah saatnya menjadi perhatian semua kalangan. Proses pencegahan hingga pemulihannya tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Perlu kerja sama yang strategis mulai dari pemerintah, masyarakat hingga para pengembang dan pengusaha.
Kepala Dinas pertambangan DKI Jakarta, Peni Susanti, mengatakan penyebab utama amblesnya permukaan tanah di Jakarta adalah pembangunan gedung-gedung bertingkat dan pengambilan air tanah yang tidak bijak.
“Menurut data, 87 persen amblesnya tanah, itu karena gedung bertingkat, 13 persen lagi karena pengambilan air tanah,” ujar Peni dalam acara sarasehan “Gerakan Peduli Sumur Resapan" di Jakarta, Selasa (11/3).
Langkah yang serius juga perlu diambil untuk mengatasi dampak akibat pengambilan air tanah. Peni menjelaskan, langkah sederhana yang bisa diambil adalah dengan memperhatikan 5 R, yaitu Reduce (menghemat pemakaian air tanah), Reuse (menggunakan kembali air tanah, misalnya untuk menyiram tanaman atau fleshing), Recycle (mengolah kembali air limbah dengan metode kimiawi), Recharge (mengisi kembali dengan membuat sumur resapan) serta Recovery (memfungsikan kembali air dewatering).
Sumur resapan, sebagai langkah konkrit pemulihan air tanah, merupakan penampungan air hujan agar dapat meresap kembali ke dalam tanah, berfungsi memasok air tanah yang tadinya mulai berkurang sehingga tidak ada rongga pada titik air tanah yang diambil. Menurut Pergub Provinsi DKI Jakarta No.115 tahun 2001 dan No.68 tahun 2005 yang mengatur pembuatan sumur resapan, idealnya pembangunan sumur resapan berjumlah 1/25 x tutupan lahan x 1 meter kubik dan yang mempunyai lahan terbuka minimal 5.000 meter persegi adalah 1 persen dari luas itu.
Menurut Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B), Hari Sasongko, untuk Jakarta bagian utara mungkin agak sulit untuk menerapkan aturan sumur resapan. Namun pihaknya sedang berupaya menyosialisasikan biopori sebagai alternatif karena ketinggian tanahnya yang rendah.
“Kami sedang berupaya menyosialisasikan biopori dengan kedalaman satu meter di utara dan nanti akan segera dibuat aturannya yang lebih rinci lagi,” ujar Hari.
Hari juga menambahkan, sejak 2001 sudah ada 700 gedung yang memiliki sumur resapan dan jumlah ini tergolong sedikit.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Fauzio Bowo mengatakan kendala terbesar adalah menghimbau bangunan-bangunan yang sudah berdiri untuk membangun sumur resapan di lahan mereka masing-masing.
“Sekarang baru 16 persen lebih. Dari kebutuhan sumber sumur resapan yang harusnya 226.000, di Jakarta sekarang ini baru ada 38.000. Jadi baru 16,7 persen. Ini jauh dari kebutuhan Jakarta. Tadi saya katakan mudah untuk yang baru karena di izin bangunan itu dicantumkan. Yang sulit sekarang gimana menghimbau mereka yang sudah ada rumahnya tapi belum ada sumur resapannya. Nah ini, memerlukan kesadaran. Jadi kita melalui kegiatan seperti ini, melibatkan stakeholders kota ini yang lainnya,” ujar Fauzi Bowo.
Fauzi juga menjelaskan ke depannya, pemda akan dengan tegas menindak bangunan-bangunan yang menyedot air tanah melebihi ketentuan yang diberlakukan dengan melakukan law-enforcement.
