Pembangunan Monorel Makin Tidak Jelas
JAKARTA, KOMPAS.com
”Proyek yang sudah menimbulkan kerugian baik dari estetika kota maupun kemacetan yang harus ditanggung warga itu tetap akan dilanjutkan. Namun, masih perlu pertimbangan yang matang, terutama dalam hal keuangan,” papar Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Soehodho di ruang pers Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (23/4). Jumpa pers digelar untuk menjelaskan sistem transportasi Jakarta yang dinilai sejumlah kalangan gagal dan terpuruk seperti yang diberitakan sejumlah media massa.
Mengenai sistem transportasi, Sutanto menjelaskan, Pemerintah Provinsi sedang membangun sistem transportasi yang valid. Membangun sistem itu, kata mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta ini, membutuhkan waktu panjang, yakni 10 tahun ke depan.
”Masyarakat harus diberikan pendidikan untuk siap menggunakan angkutan massal terlebih dahulu,” papar Sutanto.
Sutanto menjelaskan, sebenarnya pembangunan monorel bukan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ”Swasta yang datang menyodori rencana pembangunan monorel kepada Pemprov DKI dengan jaminan proyek tersebut akan memberikan keuntungan dan memecahkan masalah transportasi,” kata Susanto.
Namun, tambah dia, dalam perjalanannya pihak swasta tersebut tidak bisa membuktikan janji mereka.
Secara terpisah, pengamat perkotaan yang juga dosen planologi Universitas Trisakti, Jakarta, Yayat Supriatna, menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI harus memberikan kepastian waktu pelaksanaan pembangunan proyek monorel.
Menurut Yayat, sebelum melanjutkan proyek tersebut, Pemerintah Provinsi harus memerhatikan aspek hukum dan pembiayaannya.
Secara terpisah, Wakil Kepala Dinas Perhubungan Riza Hashim menegaskan, jalur khusus bus transjakarta koridor IX dan X diperkirakan baru bisa dioperasikan pada Desember 2009. Sejumlah persoalan harus dibenahi, misalnya infrastruktur, seperti jalan, halte, dan separator; armada; dan tarif.
”Sekarang Pemprov DKI juga meminta masukan-masukan dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP),” kata Riza.
Sejauh pengamatan, infrastruktur pendukung koridor IX (Pinang Ranti-Pluit) dan koridor X (Cililitan-Tanjung Priok)
Terpopuler
Now Trending
