JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Tata Ruang DKI Jakarta akan mengalokasikan sebagian pantai Marunda, Jakarta Utara, untuk pantai publik. Alokasi itu untuk menjawab protes dari warga sekitar.
"Pasti akan dialokasikan pantai publik. Itu janji saya," kata Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Wiriyatmoko seusai menerima kunjungan anggota Pansus RUU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) DPR RI di Balaikota, Rabu (27/5).
Namun, Wiriyatmoko mengaku belum tahu berapa panjang pantai yang akan dialokasikan untuk publik. "Tapi pasti akan dibuat pantai publik karena kawasan Marunda itu panjang dan lebar," katanya.
Sebelumnya, warga Kelurahan Marunda melakukan protes berkaitan dengan rencana penggunaan kawasan pantai Marunda, sepanjang 1,7 kilometer, untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) DKI. Selain menginginkan pantai publik yang bisa diakses gratis, warga juga meminta ganti rugi lahan yang wajar jika benar kawasan pantai tersebut akan digunakan untuk kawasan industri.
Wiriyatmoko menyatakan, dalam KEK yang akan dibangun akan ada pelabuhan barang internasional yang direncanakan bernama Pelabuhan Ali Sadikin. Pembangunan KEK itu masih harus menunggu pengesahan UU KEK. UU KEK diharapkan selesai tahun ini. Dalam rangka mempercepat penyelesaian RUU tersebut, anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR mendatangi Pemprov DKI untuk mendapatkan masukan mengenai implementasi UU tersebut.
"Kami tidak mau kalau UU sudah jadi akan menjadi hambatan pada implementasinya. Oleh karena itu, kami harapkan masukan dari pemda," ujar Ketua Pansus Irmandi Lubis.
