BATAM, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam menggencarkan razia kartu tanda penduduk (KTP) warga maupun pendatang, guna menertibkan sistem administrasi kependudukan.
Razia dilakukan supaya pemerintah lebih memastikan keakuratan jumlah penduduk setelah penandatangan KTP hanya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), bukan lagi oleh camat, kata Kabag Humas Pemkot Batam Yusfa Hendri, Rabu (10/6).
Kepala Diksdukcapil Kota Batam Sadri Khairudin hari ini memantau razia KTP di Pelabuhan Beton, Kecamatan Sekupang, setelah kegiatan yang sama dilaksanakan di Kecamatan Batuaji. Menurut Sadri, dari hasil penertiban, kian diketahui, banyak warga yang berdomisili dan bekerja di Batam bahkan ada yang sudah puluhan tahun, tanpa memiliki KTP Batam.
Beton Sekupang menjadi lokasi razia KTP dalam mengurangi potensi kejadian ledakan jumlah penduduk di Batam yang kini hampir satu juta jiwa.
Sasaran petugas razia adalah para pendatang khususnya penumpang dari Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara, serta dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, serta di Pelabuhan domestik di Telaga Punggur.
Di Pelabuhan Beton Sekupang, sekira lebih 800 orang yang datang terkena razia dan penjemput sebanyak 200 orang.
Petugas menemukan 18 orang memiliki KTP tidak sesuai prosedur, dan bagi delapan 8 pemilik KTP yang sudah daluwarsa.
Kepada mereka, petugas, memberi peringatan dan pengarahan dan membuat surat pernyataan akan memperbaiki dan mengurus dokumen yang baru dalam waktu dua bulan.
