Panwaslu DKI: Pemutakhiran DPT Tidak Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan komisi pemilihan umum (KPU) tidak efektif. Pasalnya DPT masih menjadi permasalahan utama pada pilpres kali ini.

"Pada bagian kita juga lihat banyak komplain dari hasil DPT yang diterapkan oleh KPU," ujar Prayogo Bekti Utomo, anggota pengawas pemilu DKI Jakarta, di kantor Panwaslu DKI Jakarta, Sabtu ( 11/7 ).

Panwaslu DKI Jakarta menemukan seseorang yang tidak mempunyai KTP Jakarta, namun diberi NIK Jakarta. Selain itu ada juga warga luar Jakarta yang mendapat surat undangan pemilu, padahal warga itu tidak pernah membuat KTP DKI.

Banyak juga identitas warga yang salah ketik, misalnya pada tahun lahir diisi tahun 2065 . Banyaknya salah input tersebut, kata Prayogo, mengindikasikan KPU mempunyai maksud tertentu. "KPU juga asal dalam menjalankan tugasnya yang penting terisi data itu," terangnya.

Ketika Panwaslu DKI menanyakan hal itu, KPU berkelit dengan alasan ada perubahan sistem pada data KPU. "Itu alasan yang tidak masuk akal, harusnya KPU punya back up," tegasnya.