JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mengintensifkan program KB di Jakarta Pusat, Pemerintah Kota Administrasi setempat melakukan terobosan baru, yakni melalui pemberian sertifikat pada anak pertama yang baru lahir.
Selain ucapan selamat dari Pemerintah, di dalam sertifikat ini juga berisi pesan moral Pemerintah kepada para orangtua agar mengikuti program KB. Dengan adanya terobosan ini diharapkan laju pertumbuhan penduduk di Jakarta Pusat dapat ditekan.
"Kepada setiap anak pertama yang baru lahir kita berikan sertifikat. Isinya mengajak masyarakat agar bersedia mengikuti program KB. Di dalamnya juga berisi imbauan bahwa dua anak cukup. Laki atau perempuan sama saja," kata Sylviana Murni, Walikota Jakarta Pusat, usai memberikan sertifikat kepada delapan ibu yang baru melahirkan anak pertama dalam acara peresmian Klinik Hesti Kencana dan perayaan HUT ke-59 RSPAD Gatot Subroto, kemarin.
Terobosan ini tidak dilakukan sendiri, melainkan dengan menggandeng jajaran TNI AD yang selama ini konsen terhadap program KB di Indonesia. Karena itu, program ini akan terus disosialisasikan melalui kegiatan KB dan Kesehatan TNI Manunggal di wilayah Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan itu, walikota juga menyampaikan pesan kepada para ibu-ibu yang baru melahirkan anak pertama agar mengatur jarak antara anak pertama dengan kedua, antara 2-4 tahun. Menurutnya, menentukan pilihan alat kontrasepsi KB tidaklah sulit. Sebab, pilihan tersebut bisa dikonsultasikan dengan dokter atau bidan. Dan hal itu tidak akan memakan biaya jika para ibu-ibu rajin mau datang ke posyandu.
"KB itu tidak sulit. Pilihlah alat kontrasepsi yang sesuai dengan berkonsultasi dengan dokter atau bidan, misalnya pil, suntik, implant, IUD/spiral atau kondom. Dan yang paling penting harus diingat adalah dua anak itu cukup," tandas walikota.
Selain itu, bagi para ibu-ibu yang habis melahirkan juga diminta sering berkonsultasi dan memeriksakan bayinya di posyandu. Hal ini untuk memantau pertumbuhan bayi dan perkembangan kesehatanya. Selain itu, para ibu-ibu yang baru melahirkan diharapkan tetap memberikan ASI ekskusif kepada putra-putrinya yang baru lahir. "Ini penting untuk menjaga daya tahan tubuh bayi kita," ujar Sylviana.
Humas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Keluarga Berencana (BPMKB) DKI Jakarta, Abdullah, mengatakan, program pemberian sertifikat kepada anak pertama ini harus disinergikan dengan HSR (hospital social responsilbilty) di setiap rumahsakit. Sehingga, dapat berjalan dengan baik.
"Ini merupakan apresiasi yang tinggi dari walikota kepada setiap anak kelahiran pertama. Tentunya BPMKB DKI sangat mendukung program ini. Sehingga, pengendalian kepadatan penduduk melalui program KB dapat berjalan maksimal. Saya harap ini juga bisa menjadi HSR setiap rumahsakit," cetusnya.
