JAKARTA, KOMPAS.com — Rampungnya proyek banjir kanal timur (BKT) dinanti pemerintah daerah dan masyarakat DKI Jakarta untuk dapat menyelesaikan permasalahan banjir di Ibu Kota. Sayangnya, pada kenyataannya BKT tak menjamin masalah banjir di Jakarta akan tuntas.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Rudy Tambunan dalam diskusi bertajuk "Jakarta (selalu) Berpotensi Banjir" di Mayapada Tower, Senin (31/8).
Rudy mengatakan, fakta di lapangan menunjukkan selama ini BKT dalam kondisi menggantung terkait dengan pembebasan lahan di sejumlah titik sehingga pembangunan terputus-putus. "Namun, seandainya pun dia (BKT) nyambung, Jakarta enggak akan bebas dari banjir," tegasnya.
Dalam kajian yang pernah dilakukannya, ia mengatakan, penyelesaian BKT harus diikuti dengan sistem restorasi sungai di bagian selatan dan bagian hilir kanal itu karena di bagian-bagian ini banyak daerah aliran sungai penopang atau situ yang sudah rusak.
Menurut Direktur Lingkungan Hidup Perkotaan Institute Hijau Indonesia Selamet Daroyni, jumlah situ penopang di daerah Jakarta dan sekitarnya mencapai 226 buah, tetapi yang masih berfungsi baik hanya 33 buah. Pada faktanya, tugas pemerintah daerah, terutama Dinas Pekerjaan Umum menjadi besar.
Namun, Rudy berpendapat, sudah saatnya pemda mengajak masyarakat untuk mengantisipasi banjir di Jakarta. Pembangunan dan revitalisasi area seharusnya sudah bersifat based on community.
"Janganlah semua bertumpu kepada Dinas PU. Uang dan orang-orangnya terbatas. Tapi bagaimana caranya permasalahan ini bisa sampai ke masyarakat, sampai kepada para pengambil kebijakan," tandas Rudy.
