Rakyat Yogya Minta Referendum

BANTUL, KOMPAS.com — Ketua Apdesi Kabupaten Bantul, Jiyono, mengatakan, terhentinya pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta merupakan bukti pemerintah pusat tidak paham dan tidak mau menghargai sosiohistoris DIY. Konkretnya, negara sudah tidak menghargai lagi sumbangsih DIY selama ini.

"Pusat masih ngotot supaya digelar pemilihan karena sarat kepentingan. Tak heran jika pembahasan poin tersebut berlarut-larut," kata Jiyono di Bantul, Rabu (30/9), menanggapi kesepakatan pemerintah dan DPR RI menghentikan sementara pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta kemarin.

Penghentian pembahasan dilakukan karena pemerintah dan Fraksi Demokrat ngotot agar suksesi Gubernur DIY dilakukan lewat pemilihan di DPRD. Sementara sembilan fraksi lainnya setuju Sultan secara otomatis sebagai gubernur.

Menurut Jiyono, keputusan apakah menggunakan sistem penetapan atau pemilihan seharusnya diambil lewat referendum. Hal tersebut tidak bertentangan dengan kaidah negara karena prinsip pokoknya adalah melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan.

Rencananya, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia yang tergabung dalam Parade Nusantara akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Oktober nanti. Dalam pertemuan itu Apdesi akan mengusulkan referendum sebagai solusi mandeknya prosesnya pembahasan RUUK.

"Kemungkinan kami juga akan membawa massa ke Jakarta karena desakan dari masyarakat cukup deras. Mereka meminta supaya kami mengambil sikap tegas bagi kelangsungan DIY," katanya.