Oleh karena itu, agar tidak terjadi pemadaman dan krisis listrik yang menyebabkan kalangan industri merugi hingga triliunan rupiah, sebagaimana yang terjadi saat ini, pemerintah perlu segera membenahi infrastruktur dan jalur distribusi listrik nasional. Usangnya peralatan dan belum memadainya jaringan transmisi dinilai sebagai penyebab utama krisis listrik saat ini. Pemerhati bidang kelistrikan Universitas Gadjah Mada, Tumiran, di Yogyakarta, pekan lalu, menegaskan, sebenarnya krisis listrik di Jawa dan Bali tidak disebabkan suplai listrik yang tidak memadai. ”Lebih karena peralatan listrik yang tua dan kerap mengalami kerusakan, tetapi tak ada cadangan,” ujar Tumiran yang juga anggota Dewan Energi Nasional. Menurut Tumiran, pemerintah perlu segera meremajakan peralatan yang usang serta menambah cadangan sehingga bisa digunakan saat peralatan utama rusak. Selain itu, pemerintah juga perlu menambah jalur transmisi di samping menambah pembangkit baru. Jalur transmisi listrik saat ini dinilai masih terlalu kecil dan kurang efisien. ”Jangan menambah pembangkit saja karena kalau pembangkit ditambah tetapi saluran distribusi tidak ada, tak ada gunanya,” ujarnya. Manajer Komunikasi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ario Subijoko, pekan lalu di Jakarta, menambahkan, pemadaman listrik terjadi akibat kerusakan trafo pada Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Cawang, Jakarta Timur, dan gangguan di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Karang. Kondisi ini menurunkan daya listrik GITET Cawang dan menambah beban pada 11 gardu induk, antara lain di Kembangan, Mampang, dan Petukangan. Untuk mengatasi masalah itu, PLN membutuhkan trafo gardu induk 500 kilovolt dan gas insulated line (GIL) yang menghubungkan trafo ke panel switch. ”Masalah utama yang dihadapi adalah penggantian peralatan GIL yang berperan dalam distribusi listrik,” kata Ario. Agar tidak terjadi pemadaman listrik secara berulang, sistem kelistrikan di Jakarta dan sekitar harus segera diperkuat. Namun, selama ini PLN tidak memiliki dana yang cukup untuk pemeliharaan dan investasi peralatan maupun jaringan listrik. Wakil Presiden Boediono pekan lalu mengatakan, mengenai kenaikan tarif dasar listrik (TDL), pemerintah masih akan mengkaji secara menyeluruh apakah memang perlu adanya perubahan atau tidak. Kajian dilakukan secara menyeluruh sebelum dilakukan perubahan. ”Naik atau tidaknya TDL sebenarnya sangat bergantung pada besaran subsidi yang ada. Selama ini, BBM, listrik, dan pupuk mendapatkan subsidi yang besar dari APBN. Subsidi tetap akan diberikan, tetapi pada target yang tepat. Oleh karena itu, kita akan melakukan pendalaman, apakah sistem subsidi yang selama ini dilakukan tepat atau belum. Pendalaman tidak dilakukan dalam 100 hari ini, tetapi mungkin saja pada akhir masa jabatan,” ujarnya.
