KOMPAS.com - Lima pekerjanya juga duduk-duduk di salah satu sudut bengkel. ”Listriknya padam. Alat serut dan semua peralatan pertukangan dari listrik tidak berfungsi. Kami terpaksa berhenti kerja sampai listriknya hidup lagi. Jadi, duduk dan menunggulah yang kami lakukan,” kata Firman. Meskipun pemadaman listrik bergilir hanya terjadi seminggu dua kali, tetap saja aktivitas Firman menjadi sangat terganggu. Jika listrik mati, mereka bisa berhenti kerja seharian karena peralatan tukang mengandalkan listrik. Padahal, upah pekerja tetap harus dibayar. Di sisi lain, dia tidak dapat segera menyelesaikan pesanan konsumen. Itu berarti akan ada komplain, dan pembayaran bisa saja terhambat. Masalah ini bukan hanya dialami Firman. Deddy, pemasok kayu kalimantan, yang kebetulan sedang mengunjungi Firman, juga mengungkapkan keluhan mengenai berkurangnya pesanan kayu sejak pemadaman listrik bergilir dimulai. ”Biasanya saya dapat menjual 500 meter kubik kayu per minggu. Kini hanya sekitar 350 meter kubik. Banyak perajin mebel yang mengurangi pesanan karena produksi mereka terhambat,” kata Deddy. Firman mengakui, adanya pengurangan pesanan kayu karena proses produksi mereka terhambat. Bukan hanya kayu, pesanan cat, vernis, kaca, dan semua bahan penunjang industri mebel juga dikurangi karena menyesuaikan dengan proses produksi yang melambat. Iwan kurniawan, pemilik usaha fotokopi, mengatakan, omzet usahanya berkurang drastis saat listrik padam. Akibatnya, penggunaan kertas dan karbon fotokopi juga berkurang. ”Biasanya, saya membeli 100 rim kertas tiap dua minggu. Kini, saya hanya membeli sekitar 80 rim karena tidak ada pelanggan yang dapat dilayani jika listrik sedang mati,” kata Iwan. Selain merugikan para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki genset, pemadaman listrik juga berdampak pada mata rantai ekonomi yang mendukung mereka. Jika produksi UMKM turun, pesanan bahan baku dan bahan penunjang ke mata rantai ekonomi di belakangnya juga berkurang. Bahan baku dan penunjang yang digunakan tiap UMKM memang sedikit jumlahnya. Namun, dengan jumlah UMKM yang mencapai 154.000 unit di Jakarta, akumulasi penurunan pesanan bahan baku dan penunjang itu luar biasa besarnya. Produksi bahan baku dan bahan penunjang juga akan berkurang karena pesanannya berkurang. Pemadaman listrik bergilir di Jakarta memiliki efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi. Transaksi UMKM, produsen bahan baku dan penunjang, sampai bisnis pengangkutan akan turun perlahan. Kepala BPS DKI Jakarta Agus Suherman mengatakan, penurunan jumlah transaksi barang dan jasa secara meluas akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Padahal, ekonomi Jakarta sampai triwulan ketiga tahun 2009 tumbuh 5,11 persen. Pertumbuhan ini merupakan pencapaian yang cukup baik di tengah badai krisis ekonomi global. Namun, semua itu dicapai dengan pasokan listrik yang normal. Jika pemadaman listrik terus dibiarkan seperti saat ini, pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat dikhawatirkan akan melambat. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Bidang Industri, Energi, dan Agrobisnis Rainer Tobing mengatakan, PLN sebagai perusahaan yang memonopoli distribusi listrik nasional seharusnya memerhatikan perawatan peralatan mereka dengan baik. Pemeliharaan berkala dan penggantian peralatan yang sudah tua atau hampir rusak seharusnya dilakukan dengan segera. Pemadaman listrik akibat berbagai kerusakan instalasi dinilai sebagai bentuk ketidakprofesionalan BUMN itu. ”Sebagai konsumen harus selalu membayar tagihan tepat waktu. Kami tidak memiliki hak menolak kenaikan tarif listrik. Namun, jika PLN merugikan konsumen dengan pemadaman, kompensasi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang kami alami,” kata Rainer. Selain merugikan pihak swasta, pemadaman listrik yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi juga akan berimbas ke pemerintah. Penurunan transaksi ekonomi akan berpengaruh juga pada penurunan pemasukan pemerintah dari sektor pajak. Pajak penghasilan pribadi dan badan usaha, pajak pertambahan nilai, serta berbagai pajak lain akan turut berkurang. Padahal, pajak adalah penghasilan utama pemerintah untuk membiayai pembangunan dan gaji pegawai negeri. Di Amerika Serikat, ribuan pegawai negeri dan polisi terpaksa dirumahkan karena pemasukan pemerintah dari pajak pihak swasta berkurang drastis. Meskipun kondisi di Indonesia tidak seekstrem itu, pemerintah tidak boleh mengabaikan perlambatan pertumbuhan ekonomi, karena suatu saat akan menghantam mereka juga. Kalau semua tidak peduli, kita lihat saja apa yang akan terjadi!
