JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kesulitan memindahkan warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. Saat ini ada 70.000 bangunan yang berada di badan aliran sungai mulai dari Tanjung Barat hingga Pintu Air Manggarai.

"Saat ini ada 70.000 bangunan di atas badan kali mulai Tanjung Barat hingga di Pintu Air Manggarai," ungkap Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Kantor Gubernur, Jumat (20/11) siang.

Banyaknya warga yang bertempat tinggal di kawasan tersebut berpotensi memperparah terjadinya banjir di Jakarta. Sebab, perilaku membuang sampah di kali masih belum hilang. Namun, memindahkan seluruh warga di daerah tersebut bukan perkara mudah.

Fauzi Bowo mengatakan, sulit memindahkan seluruh warga di sepanjang Sungai Ciliwung tersebut ke tempat yang lebih layak seperti rumah susun. Pasalnya, penduduk di daerah kumuh tersebut umumnya berpenghasilan rendah sehingga tidak memungkinkan membayar sewa rumah. Meski demikian, pemerintah akan tetap berupaya mencari jalan keluar untuk meringankan beban hidup warga.

"Kalau mereka dipindahkan ke rusun begitu saja, mereka tidak punya kemampuan sewa. Tapi kami harus pikirkan kesejahteraan untuk menyewa, membiayai pendidikan didukung subsidi dari pemerintah," ujarnya.

"Penataan Ciliwung ini harus dilakukan (dengan) pendekatan secara terpadu menyangkut masalah sosial, ekonomi, politik. Kita tidak akan melakukan penataan yang hanya akan memindahkan kekumuhan," tambahnya. Setiap musim hujan Sungai Ciliwung selalu meluap. Akibatnya, wilayah di sepanjang sungai tersebut kerap dilanda banjir, terutama di kawasan Kampung Melayu.

Share

Tweet