Proyek Enam Tol Dalam Kota Dipertanyakan

Jakarta, Kompas - Pembangunan enam jalan tol dalam kota Jakarta diharapkan tidak mengganggu pola transportasi massal di Jakarta dan kota-kota penyangga di sekitarnya. Oleh karena itu, Departemen Perhubungan meminta hasil kajian rencana pembangunan tol itu.

Menurut Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, pada Maret 2008 Wakil Presiden Boediono, yang kala itu Menteri Koordinator Perekonomian, melayangkan surat terkait pembangunan enam jalan tol itu.

”Intinya, ditanyakan kesesuaian tol dengan pola transportasi massal dan bagaimana pendapatan dari tol dapat menyubsidi transportasi massal,” ujarnya, Senin (14/12) di Jakarta.

Namun, hingga kini belum ada jawaban tepat dan kajian matang atas pertanyaan itu. ”Belum ada mekanisme terbaik untuk mengonversi pendapatan dari tol untuk menyubsidi pembangunan transportasi massal,” ujarnya.

Enam jalan tol tersebut adalah Kemayoran-Kampung Melayu (9,646 kilometer), Duri Pulo-Tomang-Kampung Melayu (11,38 km), Rawa Buaya-Sunter (22,8 km), Sunter-Pulo Gebang (10,8 km), Pasar Minggu-Casablanca (9,55 km), dan Ulujami-Tanah Abang (8,26 km).

Total nilai proyek Rp 23 triliun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan pembangunan proyek itu mulai 2010.

Menurut Ketua Bidang Angkutan dan Prasarana Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Rudy Thehamihardja, pembangunan enam jalan tol itu tidak tepat. Karena, kata Rudy, optimalisasi perpindahan penumpang ke bus transjakarta tidak optimal.

Rudy menegaskan, pembangunan enam jalan tol itu hanya memanjakan industri otomotif. ”Mereka dimanjakan bukan pada proses produksi, melainkan kemudahan pembeli (end-users) yang menjalankan mobil dengan dana subsidi BBM. Harusnya, dana subsidi dialihkan untuk transportasi massal,” katanya.

Menurut anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Tubagus Haryo Karbyanto, pembangunan jalan tol itu kontraproduktif dengan pembangunan transportasi kota secara keseluruhan. ”Cara berpikirnya, cara berpikir proyek,” ujarnya.

Pemerintah, kata Tubagus, seharusnya belajar dari kesalahan negara lain. Di Seoul, Korea Selatan, misalnya, setelah menyadari kesalahan, mereka menghancurkan jalan-jalan tol di dalam kota. ”Jangan-jangan kurang dari 10 tahun, kita juga harus menghancurkan tol dalam kota,” ujarnya. (RYO)