Serikat Karyawan Indosiar Adukan Nasibnya ke Komnas HAM

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah perwakilan serikat pekerja Indosiar yang menamakan diri Sekar (Serikat Karyawan), Selasa (19/1/2010), mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta untuk mengadukan nasib rekan-rekan mereka yang terancam dipecat tanpa alasan oleh pihak manajemen perusahaan dari stasiun televisi swasta itu.

Menurut Sekar, polemik antara pihak manajemen dan pekerja di tubuh Indosiar itu bermula dari perlakuan tidak adil yang dilakukan pihak manajemen terhadap serikat karyawan. Pada awal 2009, pihak pemilik dan manajemen stasiun televisi swasta itu membuat peraturan baru. Namun, dalam pembuatan peraturan baru perusahaan tersebut, pihak manajemen tidak melibatkan ataupun meminta pendapat serikat karyawan, yang seharusnya menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan wajib dilibatkan dalam proses tersebut.

Alhasil, pihak Sekar pun geram. Kegeraman itu semakin menjadi-jadi setelah pihak manajemen diketahui membuat pernyataan di hadapan pihak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa Indosiar tak memiliki serikat karyawan resmi.

"Pengesahan peraturan baru itu kan ditangani pihak Depnakertrans. Yang kami kaget, waktu dilimpahkan ke Depnakertrans, Depnakertrans tanya apa ada serikat pekerjanya. Pihak legal perusahaan bilang tidak ada. Artinya, keberadaan kami tidak diakui," ujar salah seorang wakil pekerja Indosiar yang enggan disebutkan namanya.

Tak hanya sampai di situ. Menurut Sekar, tindakan sewenang-wenang pihak manajemen Indosiar berlanjut. Tiba-tiba saja pihak manajemen membuat formulir sekaligus surat permohonan pengunduran diri yang harus diisi dan ditandatangani oleh sejumlah karyawan yang ditunjuk, tanpa alasan apa pun.

Dengan kata lain, telah terjadi pemecatan sepihak. Tak bisa terima tindakan pihak manajemen itu, akhirnya pada 11 Januari lalu bertepatan dengan HUT Indosiar, Sekar mengadakan unjuk rasa di depan kantor stasiun televisi itu. Mereka juga menyampaikan langsung keluhan itu kepada Anthony Salim, pemilik Indosiar.

Sebelumnya, pada 7 Januari, mereka juga telah bertemu dan membicarakan masalah ini dengan Mennakertrans Muhaimin Iskandar. Namun, dari berbagai upaya yang dilakukan, hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang berarti dari pihak-pihak tersebut. Karena itu, pihak Sekar memutuskan untuk mengadukan masalah ini ke Komnas HAM.

Menanggapi laporan serikat karyawan Indosiar, Komnas HAM yang diwakili oleh Joni Nelson Simanjuntak mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kasus ini.

"Jika memang jelas buktinya, maka Komnas akan membuat surat yang ditujukan kepada pemilik, pihak manajemen, bahkan mungkin Depnakertrans. Setelah surat, akan ada klarifikasi, panggilan atau teguran. Baru jika tidak digubris, pihak-pihak yang bersangkutan kemungkinan akan kami panggil," ujar Joni.

Di samping mengadukan tindakan pemecatan sepihak yang dilakukan pihak manajemen, dalam laporannya di Komnas HAM, Sekar juga mengeluhkan kurangnya jaminan kesejahteraan pekerja di Indosiar. Hal itu antara lain tak meratanya pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bagi semua karyawan, tak adanya kenaikan gaji secara reguler selama 6 tahun bekerja, dan tak jelasnya sistem pekerja kontrak yang diterapkan di perusahaan tersebut.