JAKARTA, KOMPAS.com — Perbedaan pendapat mengenai razia pemeriksaan dubur dan pengidap HIV/AIDS juga terjadi di Komisi III DPR. Ada yang pro, ada pula yang kontra.
Anggota Komisi III, Ruhut Sitompul, secara terang-terangan mendukung rencana ini, sementara Gayus Lumbuun dengan tegas menolaknya.
"Apa pun yang dilakukan polisi, kita hormati untuk kebaikan. Saya melihat ini untuk pencegahan," kata Ruhut di Gedung MPR/DPR, Kamis (21/1/2010).
Menurut politisi Demokrat ini, ramainya kasus Baekuni alias Babeh menunjukkan puncak gunung es kasus sodomi di kalangan anak jalanan sehingga lebih baik diupayakan pencegahannya. Apalagi muncul fakta, pelaku umumnya adalah orang yang dekat dengan mereka secara fisik dan psikologis.
Ruhut tak sependapat jika Komnas Perlindungan Anak mengatakan upaya ini dikatakan melanggar hak anak karena tujuannya baik.
"Saya mohon sahabat LSM ini bekerja samalah. Tolong kemitraan. Kita bisa lakukan dengan baik. Saya dari kecil juga dites kok, dubur saya diperiksa juga," ujarnya.
Hanya saja, Ruhut juga meminta agar pendekatan yang dilakukan polisi pun dengan damai. "Cara pendekatannya tolong jangan diuber-uber. Tolong manusiawi. Alat-alat yang melakukan pengetesan itu jangan (membuat) mereka menjadi takut. Dibawa ke puskesmas khusus. Jangan ditakut-takuti. Jangan sampai mereka trauma," tegasnya.
Gayus terkejut
Mendengar rencana "razia dubur" tersebut, Gayus Lumbuun tampak terkejut. Gayus menentang rencana ini karena dinilai bukan sebagai suatu kewajiban polisi.
"Saya kurang setuju karena pemeriksaan itu harus atas pemeriksaan yang bersangkutan. Ini bukan kewajiban," ujarnya sebelum Rapat Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century dimulai.
Menurut Gayus, bahkan dokter pun harus meminta izin jika hendak memeriksa. Itu etikanya. Tugas dan tujuan baik harus dilakukan dengan koridornya.
"Tidak boleh dengan bebas memperlakukan orang. Yang saya tekankan, lebih baik polisi mendahului dengan memberikan pemahaman kepada mereka agar mereka sadar dan mau diperiksa," kata politisi dari PDI-P itu.
