JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas Perlindungan Anak (PA) mendatangi Komisi VIII DPR yang membidangi masalah agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan terkait masalah rencana razia dubur anak jalanan yang dinilai Komnas PA melanggar hak asasi anak. Komnas PA yang diwakili Sekjen Komnas PA, Arist Merdeka Sirait tiba di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 14.00, Kamis (21/1/2010).
Kedatangan Arist juga bertujuan membicarakan masalah perlindungan anak Indonesia secara keseluruhan. Sebelum masuk ruangan, Arist berpendapat bahwa selama ini belum ada program pemerintah yang bisa mengawasi perlindungan anak secara benar. "Yang ada program kepanikan. Itu (razia dubur) kan kepanikan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama Arist mengatakan, seandainya program pemeriksaan dubur anak jalanan dilakukan demi kesehatan, hal tersebut tak menjadi masalah asal pendekatannya tidak secara kriminal seperti razia.
Menurutnya, pendekatan terhadap anak jalanan sebaiknya dilakukan secara persuasif sehingga secara tidak langsung dapat menggali potensi atau bakat masing-masing anak. "Misalnya, kalau potensi dia menyanyi, kan ketahuan kalau pendekatan persuasif. Ubahlah tempatnya, dari menyanyi di jalan jadi menyanyi di hotel misalnya," imbuh Arist.
Potensi anak-anak jalanan juga perlu dikembangkan lebih lanjut. Untuk itu, Komnas PA mengimbau agar pemerintah membiayai pengembangan potensi anak tersebut. "Itu harus difasilitasi dengan uang Pemda DKI yang ada Rp 50 miliar itu," katanya.
