JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia mengecam sikap Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang menempatkan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) sebagai senjata utama menangani maraknya peredaran anak jalanan di Jakarta.
"Tolong sampaikan kepada Gubernur. Jangan mengorbankan orang lain demi kepentingan orang lain," kata Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait di Komnas HAM, Jakarta, Kamis (4/3/2010).
Dilanjutkannya, anak jalanan bukanlah objek yang harus diperangi dengan kekuatan petugas keamanan, sebab anak jalanan hanyalah korban dari kemiskinan dan masalah intern (dalam) keluarganya.
Anak jalanan, menurut Arist, dapat dikategorikan dalam tiga kategori. Yang pertama adalah anak jalanan yang memang homeless (tidak punya tempat tinggal dan keluarga) dan mempunyai mobilitas yang tinggi untuk berpindah-pindah.
Yang kedua, merupakan kelompok mereka yang terlempar dari keluarga karena kemiskinan dan ketiga, masalah keluarga yang menimpa hingga mereka hidup di jalanan. "Itu terbagi dua kelompok. Yang pertama mereka yang masih punya alternatif berupa non government organization (NGO) sebagai wadah yang menampung mereka dan yang kedua yang memilih hidup di jalanan bersama orang tuanya," katanya.
Menurut Arist, anak jalanan itu akan menjadi bermartabat jika pemerintah dan peraturan yang dibuat untuk mengurusi anak jalanan dibuat dan dilaksanakan bermartabat.
Terkait peraturan daerah yang dibuat pemerintah daerah untuk menyikapi permasalahan anak jalanan, Arist juga mengutuknya karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi yang hidup di lingkungan anak jalanan.
Hal senada diungkapkan oleh Susilo Adhi Wibowo dari Sanggar Anak Akar. "Perda banyak yang tidak berbasis pada anak jalanan," tandasnya.
