JAKARTA, KOMPAS.com — Masalah kemacetan di wilayah Jabodetabek semakin parah. Pengamatan terakhir yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian menunjukkan, hanya 40 persen dari total waktu perjalanan yang dipergunakan untuk bergerak. Adapun sisanya dipergunakan untuk berhenti. Baik oleh lampu merah maupun macet.
”Tingkat pelayanan sistem transportasi di wilayah Jabodetabek semakin hari semakin menurun dibandingkan beberapa waktu lalu,” kata Asisten Deputi Menko Perekonomian Bidang Transportasi Mesra Eza di sela-sela jumpa pers Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project (JUTPI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (10/3/2010).
Dia mengatakan, dalam tujuh tahun terakhir, kecepatan rata-rata kendaraan di jalan turun 25 persen sehingga kecepatan rata-rata kendaraan di jalan saat ini hanya sekitar 20 kilometer per jam dibandingkan dengan 2002 yang masih bisa mencapai angka 26 kilometer per jam.
Turunnya kecepatan rata-rata kendaraan itu disebabkan oleh tingkat kemacetan di tiap-tiap ruas jalan. Akibatnya, biaya perjalanan menjadi mahal sehingga masyarakat harus memperbesar pengeluarannya untuk melakukan perjalanan.
Tercatat 47 persen dari penduduk Jabodetabek harus menyisihkan 20 persen dari pendapatannya untuk biaya transportasi. Bahkan, penduduk dengan pendapatan lebih rendah harus menghabiskan 30 persen pendapatannya untuk biaya transportasi.
”Bayangkan, gaji yang diperoleh dari hasil kerja keras itu harus dihabiskan 30 persennya hanya untuk transportasi,” kata Mesra Eza.
Manajer Proyek JUTPI Amilia Aldian mengatakan, tingkat kemacetan ini salah satunya disebabkan oleh kenaikan jumlah sepeda motor. Data kepemilikan sepeda motor di Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta menunjukkan, jumlah kepemilikan sepeda motor naik 3 juta unit pada 2007 dibandingkan 2003.
”Sedemikian besar naiknya. Kalau kita lihat hasil di jalan, survei terakhir menunjukkan dari tahun 2002 ke 2007 kepemilikan sepeda motor naik hampir tiga kali lipat. Sedangkan volume kendaraan lain tetap,” ujar Amilia Aldian.
