Di JICT, Jangan Ada Pekerja "Outsourcing"

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT) diminta segera menyelesaikan nasib ribuan karyawan outsourcing di terminalnya yang sampai sekarang masih terkatung-katung untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.  
   
"Sistem outsourcing harus segera dihapus karena akan berdampak pada implementasi International Ships and Port Security (ISPS) Code di Pelabuhan Tanjung Priok. Pekerja outsourcing harus diangkat sebagai karyawan organik," kata Koordinator International Transport Worker’s Federation (ITF) di Indonesia, Hanafi Rustandi, dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (21/4/2010).
   
Dikatakannya, ITF sangat prihatin dengan sikap manajemen JICT yang tidak peduli dengan nasib pekerja dengan mengabaikan nota pemeriksaan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang merekomendasikan agar para pekerja outsourcing diangkat menjadi karyawan tetap.
   
Menurut Hanafi, untuk menyelesaikan tuntutan pekerja tersebut, Kemenakertrans pada 31 Maret 2010 telah mengirim surat kepada manajemen JICT. Intinya, JICT diminta melaksanakan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengangkat pekerja outsourcing menjadi karyawan organik. "Namun hingga saat ini permintaan Kemenakertrans tersebut tidak  digubris," katanya.
   
Kasus ini mencuat setelah ribuan pekerja outsourcing di pelabuhan/terminal petikemas itu menuntut diangkat menjadi karyawan tetap. Kontrak kerja outsourcing ditandatangani oleh manajemen JICT dengan beberapa vendor, yakni PT Philia Mandiri Sejahtera, Koperasi Pegawai Maritim, dan Koperasi Karyawan JICT.
   
Mereka antara lain bekerja sebagai operator rubber tired gantry crane, head truck, quay crane, radio officer, dan maintenance. "Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan inti yang terkait langsung dalam proses produksi dan berada di lini satu pelabuhan/terminal peti kemas," kata Hanafi yang juga Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI).
   
Mereka rata-rata telah bekerja 20 tahun, namun statusnya tidak berubah. Gajinya yang hanya Rp 1,3 juta per bulan, atau 15 persen dari gaji karyawan organik JICT. Kondisi itu dinilai sebagai diskriminasi upah.
   
Akibat tuntutan tersebut, sekitar 300 pekerja outsourcing terkena PHK. Mereka kemudian melakukan aksi mogok pada 1 Februari 2010 yang sempat melumpuhkan kegiatan ekspor/impor di Pelabuhan Tanjung Priok.  Unjuk rasa kemudian dilanjutkan di Kemenakertrans, Kementerian Perhubungan dan BUMN. Namun hingga kini nasib pekerja masih terkatung-katung.
   
Hanafi Rustandi yang juga Ketua ITF Asia Pasifik mengingatkan, mempekerjakan karyawan dengan sistem outsourcing bertentangan dengan implementasi ISPS Code yang harus dilaksanakan JICT.
   
Menurut Hanafi, ketentuan ISPS Code menyebutkan, area lini satu atau kegiatan yang langsung berhubungan dengan proses ekspor/impor barang, dan loading/discharging container, merupakan area tertutup yang tidak boleh dimasuki orang yang bukan pekerja organik. "Jika, di area ini orang bebas masuk, termasuk pekerja outsourcing,  validitas keamanan pelabuhan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
   
Untuk memenuhi implementasi ISPS Code sesuai aturan internasional,  manajemen JICT hendaknya menghapus sistem outsourcing dan mengangkat mereka sebagai karyawan organik. Mereka juga wajib mendapat pengupahan sesuai standar hidup yang layak, untuk mencegah terjadinya gejolak atau pemogokan yang bisa mengancam kegiatan di pelabuhan.