Belum Jelas, Rencana Ekspor Pasir Laut

Banda Aceh, Kompas - Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum memutuskan, rencana ekspor pasir laut dari kawasan Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa, diteruskan atau tidak. Minimnya koordinasi antarinstansi membuat rencana tersebut belum bisa dipastikan realisasinya.

Kepala Biro Ekonomi Pemprov NAD T Sofyan di Banda Aceh, Minggu (13/6), mengakui, dirinya tidak begitu mengetahui rencana tersebut karena koordinasi dengan instansi di daerah sangat minim.

”Saya sampai saat ini tidak tahu persis rencananya. Tidak pernah ada koordinasi dengan instansi daerah,” tuturnya.

Dia mengakui, rencana ekspor pasir itu baru diketahuinya dari pemberitaan media massa. Di tingkat pemerintah provinsi, rencana itu belum didiskusikan lebih lanjut.

Cipta Hunai, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Pemprov NAD, tidak bisa dihubungi untuk dimintai penjelasan mengenai rencana ekspor tersebut.

Sementara Husaini Syamaun, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi NAD, juga tidak bisa dihubungi sehubungan dengan analisis dampak lingkungan rencana pengerukan dan pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa.

Pemerintah merencanakan mengekspor pasir hasil pengerukan Pelabuhan Kuala Langsa ke Singapura. Dua perusahaan, yaitu PT Starminera Pribadi Abadi dan PT Adeco Internasional, berminat melakukan pengerukan dan ekspor pasir tersebut.

Pemprov NAD menyatakan tidak memiliki cukup dana untuk melakukan pengerukan tersebut dan memilih mengekspor pasir guna menutupi minimnya pendanaan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi NAD tetap meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana ekspor pasir hasil pengerukan ulang Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa. Hasil pengerukan pasir itu disarankan untuk mereklamasi Desa Pusong yang terkena abrasi sangat parah.

Berkurang