KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satya Langkun mendapat perawatan di Rumah Sakit ASRI, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Kamis (8/7/2010). Ia menderita luka serius di bagian kepala akibat sabetan senjata tajam setelah dianiaya orang tak dikenal. Tama saat ini tengah melakukan penelitian sejumlah kasus, di antaranya tentang rekening gendut perwira Polri serta melaporkan dugaan korupsi dalam perkara rekening Polri itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai, penanganan penyelidikan kasus kekerasan yang dialami Tama S Langkun berpotensi melebar dari latar belakang persoalan utamanya.
Koordinator ICW bidang Penegakan Etika, Dadang Tri Sasongko, mengatakan bahwa penyelidikan polisi cenderung mengarahkan kasus Tama sebagai sebuah persoalan pribadi.
"Ada potensi seperti itu. Meskipun belum tampak jelas, tapi bisa berkembang ke arah yang berbeda. Kami melihat ini cenderung diarahkan ke masalah pribadi," kata Dadang seusai bertemu Komnas HAM terkait pelaporan kasus kekerasan terhadap Tama di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Selasa (20/7/2010).
Sebelumnya, Dadang bersama ICW serta sejumlah LSM lainnya, seperti Kontras, LBH Jakarta, dan Imparsial, mendatangi Komnas HAM untuk meminta Komnas HAM memantau dan mengawasi penanganan kasus kekerasan terhadap Tama.
Menurut Dadang, dari hasil evaluasi pemeriksaan saksi dan korban dari pihak ICW, penyidik cenderung menanyakan hal-hal yang lebih bersifat pribadi dari Tama dan bukan latar belakang persoalan, yakni keaktifan Tama dalam penyelidikan kasus rekening perwira Polri.
"Kesimpulan kami, ada arah ke situ. Kami khawatir ini dibawa ke masalah pribadi," kata Dadang.
Padahal, ICW meyakini bahwa kasus Tama bukanlah dilatarbelakangi masalah pribadi. Tama tidak memiliki musuh pribadi ataupun terkait dengan judi pertandingan bola seperti dugaan yang berkembang.
"Karena itu, kami ingin ada respons dari Komnas HAM. Komnas HAM harus bentuk tim investigasi khusus untuk mengungkap fakta sebenarnya. Kami juga mendorong supaya ada koridor khusus untuk penanganan kekerasan terhadap para aktivis," katanya.
