JAKARTA, KOMPAS.com — Bentrokan antarpemuda yang terjadi di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (26/9/2010) tengah malam, bukan baru kali ini terjadi. Tawuran sudah menjadi bagian dari keseharian warga salah satu kawasan permukiman padat dan kumuh di Jakarta Pusat tersebut.
Ketua RW 12 Tanah Tinggi Samsudin mengatakan, bentrokan terjadi di Jalan Tanah Tinggi 12. Bentrokan melibatkan pemuda dari RT 13 RW 07 serta RW 06, 08, dan RW 12.
"Saya sendiri enggak tahu penyebab pastinya apa dan dari kelompok mana yang memulai duluan. Tetapi biasanya karena masalah sepele, seperti salah paham saat futsal atau saling ejek saja," katanya.
Samsudin mengatakan, bentrokan diduga kerap terjadi lantaran tingkat pendidikan warga yang rendah dan masalah ekonomi. Pasalnya, orangtua dari kalangan miskin sibuk mencari nafkah sehingga tidak sempat memberikan pendidikan kepada anak-anaknya yang banyak berkeliaran pada malam hari. Selain itu, kondisi rumah umumnya hanya berukuran sekitar 3 x 4 meter persegi dan didiami dua keluarga.
Samsudin berharap, masalah bentrokan itu ditangani langsung oleh polisi, camat, lurah, dan wali kota dengan langsung turun menyentuh tingkat sosial masyarakat terendah. Selama ini yang didekati hanyalah RT dan RW serta kelurahan, sedangkan pemuda dan ABG tidak disentuh.
"Jadi, seharusnya dilakukan pendekatan sosiologis. Ajak pemuda dan ABG di sini untuk berorganisasi atau adakan kegiatan bersama. Jadi, mereka merasa terlibat dalam satu kelompok sehingga saling mengenal," ujarnya.
Menurut Samsudin, polisi diharapkan meningkatkan razia pada malam hari, seperti razia senjata tajam atau yang lain sehingga membuat para pemuda dan ABG segan untuk nongkrong di pinggir jalan.
"Jangan cuma mendekati pemimpin di tingkat struktural saja, tapi turun langsung ke masyarakat," tutur Samsudin.
Kelurahan Tanah Tinggi seluas 62,40 hektar itu tergolong wilayah padat dengan
jumlah penduduk sekitar 38.000 jiwa.
Pengajar Antropologi Perkotaan dari Universitas Indonesia, Rusli Cahyadi, mengatakan, konflik di wilayah permukiman padat dan kumuh kerap melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Untuk mengatasi itu, aparat wilayah harus bisa memetakan para pemangku kepentingan yang kemungkinan memiliki motif ekonomi dan politik di wilayah tersebut.
"Bandar narkoba, misalnya, selalu punya kepentingan untuk memicu konflik. Karena itu, dengan pendekatan motif politik-ekonomi pada berbagai tingkatan di masyarakat, dapat dicapai solusi yang tepat. Untuk jangka pendek, polisi, dan bila perlu tentara, turun tangan menangani para pemangku kepentingan yang terlibat," tuturnya.
Rusli juga melihat Operasi Yustisi yang digelar Pemprov DKI tepat bila diterapkan di kantong permukiman padat penduduk seperti Tanah Tinggi untuk merapikan sistem administrasi wilayah.
Tawuran kemarin terjadi hampir sepanjang malam dan baru dapat dihentikan polisi dari Polsektro Johar Baru dan Polrestro Jakarta Pusat sekitar pukul 03.00. (get)
Solusi penanganan konflik Tanah Tinggi
- Pemetaan sosial-politik-ekonomi wilayah setempat
- Tetapkan siapa saja pemangku kepentingan yang berpotensi memicu konflik
- Pembenahan sistem administrasi kependudukan wilayah
- Perbanyak kegiatan yang melibatkan unsur pemuda setempat
- Optimalisasi peran RT-RW dan tokoh masyarakat dengan insentif yang layak
- Penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar narkoba dan pemicu konflik
