Fitra: Pajak DKI Jakarta Bocor

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra mengungkapkan, terdapat kebocoran di sejumlah pos penerimaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dari sektor pajak.

Nilai penerimaan pajak yang masuk ke kas Pemprov seharusnya bisa lebih banyak dari jumlah yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "DKI sangat bocor pajaknya, wajib pajak lebih memilih bayar ke petugas dari pada ke negara," ujar Koordinator Advokasi dan Investigas Fitra, Uchok Sky Khadafi dalam sebuah diskusi yang digelar Petisi 28, Jakarta, Minggu (5/12/2010).

Sejumlah pos penerimaan pajak yang bocor misalnya penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, pajak parkir, serta pajak hotel dan restoran. Pemprov DKI Jakarta, kata Uchok, menargetkan pemasukan dari tiga pos tersebut lebih sedikit dari yang seharusnya.

Misalnya, pajak kendaraan bermotor. Menurut perhitungan Fitra, ada potensi pajak sebesar Rp 5,2 triliun jika dihitung dari jumlah kendaraan bermotor pada 2009 dikalikan tarif pajak per kendaraan. Namun, kenyataannya Pemprov hanya menargetkan tambahan pemasukan Rp 2,8 triliun dari kendaraan bermotor.  "Ini ada kebocoran Rp 2,4 triliun. Kalau kita analisis jumlah kendaraan dengan pajak," ungkapnya. 

Demikian pula dengan pajak parkir. Seharusnya dari pajak parkir di 28 titik parkir, Pemprov mampu menambah pemasukan sebanyak Rp 77 miliar. Namun, kenyataannya target APBD hanya Rp 16 miliar.

Sedangkan dari pajak hotel dan restoran, lanjut Uchok, menurut perhitungan Fitra dari 364 hotel dan restoran yang ada, seharusnya Pemprov mendapat Rp 713 miliar. "Tapi yang ditarget hanya Rp 370 miliar. Bocornya Rp 343 miliar atau sekitar 48 persen," papar Uchok.

Menurutnya, potensi penyelewengan pajak sudah ada sejak penargetan awal.  Oleh karena itu, lanjut dia, daripada mengejar tambahan pemasukan Rp 50 miliar dari pajak warteg yang akan diberlakukan mulai tahun depan, sebaiknya Pemrov DKI mengejar pemasukan dari pos-pos tersebut.