Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Dukungan Buat KPK dari Itu-itu Saja

Kompas.com - 09/12/2010, 12:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kamis (9/12/2010) dikritik Indonesia Corruption Watch atau ICW.

Pasalnya, peringatan ini menjadi bukti betapa tidak sensitifnya lembaga negara untuk turut berkampanye menyeruakan pemberantasan korupsi, karena hanya ada satu lembaga negara yang turut peran serta yakni Komisi Yudisial atau KY.

"Kenapa kami merayakan dengan cara yang populer contohnya Kampung Antikorupsi ini menegaskan fakta yang ada sekarang, bahasa simbol ini sangat jelas KPK hanya didukung sama yahhh.. yang ini-ini saja. Yang butuh pemberantasan korupsi yah hanya LSM dan media artinya ini hanya masyarakat yang bersama KPK, ini sangat menyedihkan," ucap Koordinator ICW Danang Widoyoko, Rabu (9/12/2010), dalam jumpa pers Hari Antikorupsi Sedunia, di kantor KPK, Jakarta.

Ia pun menyindir lembaga negara yang tidak turut serta dalam peringatan kali ini. Hal tersebut, menurut Danang, menyiratkan ketidakpedulian lembaga negara untuk memberantas korupsi. "Pemberantasan korupsi harusnya bukan KY (yang hadir) tapi lembaga negara lain, ini gambaran jelas kalau ke depan tidak akan mudah lagi memberantas korupsi karena ada pergeseran korupsi yang dikonsolidasi para elit politik," ungkap Danang.

Adapun, dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, KPK menggelar kegiatan Kampung Antikorupsi dan karnaval kampanye pemberantasan korupsi. Kegiatan ini diikuti lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Transparansi International Indonesia (TII) dan lembaga internasional seperti United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), serta beberapa perguruan tinggi dan sekolah dasar.

Hanya ada satu lembaga negara yang turut berpartisipasi dalam acara KPK ini yakni Komisi Yudisial yang mendirikan stan di Kampung Antikorupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Nasional
    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    Nasional
    Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Nasional
    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Nasional
    Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Nasional
    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Nasional
    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Nasional
    Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

    Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Nasional
    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com