Inilah Alasan Mobil Mewah Itu Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri memutuskan agar usulan APBD DKI Jakarta tahun 2011 dikoreksi, termasuk soal pengadaan program yang dianggap tidak sesuai seperti alokasi mobil mewah bagi tamu DPRD DKI. Keputusan ini pun wajib hukumnya untuk ditaati para anggota dewan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Sukri Bey, mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa alokasi dana mobil tamu DPRD DKI yang mencapai Rp 2,5 miliar tersebut dihapuskan.

Pertama, ditinjau dari aspek prosedur pengadaan, alokasi dana mobil tamu tersebut sudah salah. "Dari segi prosedur sudah tidak tepat. Karena yang boleh mengadakan kendaraan dinas operasional itu sesuai dengan SK gubernur, hanya boleh BPKD. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain tidak boleh," ungkapnya.

Sementara dalam alokasi dana mobil tamu ini, pengajuan dilakukan oleh Sekretaris Dewan yang tak lain merupakan SKPD. "Jadi tidak boleh. Bolehnya hanya di BPKD," ujar Sukri.

Kedua, ditinjau dari aspek pemanfaatan. Sukri mengaku lebih baik menhemat dengan meminjam mobil Enjoy Jakarta yang dimiliki Pemprov DKI, tidak perlu sampai harus membeli baru.

Dengan alasan-alasan tersebut, ucap Sukri, Kementerian Dalam Negeri akhirnya meminta untuk meniadakan alokasi dana tersebut. "Tidak bisa mengelak ini wajib dilaksanakan," kata Sukri.