DKI Tak Bisa Kendalikan Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com — Semakin menggilanya angka pertumbuhan kendaraan bermotor di Jabodetabek tak pelak membuat keruwetan tersendiri di Ibu Kota. Wilayah kemacetan pun bertambah tiap tahunnya karena pertumbuhan kendaraan bermotor tidak dapat dikendalikan.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tercatat 70 persen dari rumah tangga setidak-tidaknya memiliki satu sepeda motor. Per harinya total perjalanan pun mencapai 20,7 juta. Dari total perjalanan tersebut 56,8 persennya merupakan perjalanan menggunakan motor dan mobil pribadi.

Melihat angka pertumbuhan kendaraan pribadi yang semakin menggila itu, Pemprov DKI mengaku tak bisa berbuat apa-apa mengendalikan pertumbuhan kendaraan pribadi. Pasalnya, tak bisa dipungkiri penerimanaan daerah dari pajak kendaraan bermotor sangat besar.

"Kami belum mampu memberhentikan pemasukan kendaraan untuk DKI," ujar Deputi Gubernur DKI Bidang Transportasi Sutanto Soehodo dalam diskusi bertajuk 'Problematika dan Solusi Efektif Mengatasi Kemacetan Jakarta', Selasa (22/3/2011), di Hotel The Acacia, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Ketidakmampuan Pemprov DKI mengendalikan pertumbuhan kendaraan, kata Sutanto, lantaran DKI tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan aturan terkait hal tersebut.

"Tidak ada kebijakannya. Tidak ada aturan di DKI yang menyebutkan bahwa DKI bisa menghentikan pengiriman. Jadi bagaimana mungkin kami bisa mencegah pertumbuhan itu," katanya.

Kemacetan di Jakarta, diakuinya, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI saja, melainkan juga pemerintah pusat, terutama dalam hal peningkatan rasio jalan di Jakarta. Pasalnya, rasio jalan di Jakarta saat ini masih di bawah ideal, bahkan belum mencapai satu persen. Padahal, berdasarkan data Pemprov DKI, penambahan jumlah kendaraan di Jakarta per harinya, 1.000 unit untuk motor dan 200 unit untuk mobil.

"Sebaiknya, pemprov bersama pemerintah pusat mencari solusi yang terbaik. Karena transportasi ini merupakan masalah prioritas," tutur Sutanto.