Mengurai Benang Kusut Kemacetan

Hari ini, Jumat (10/6), akan diputuskan apakah uji coba pengaturan lalu-lalangnya kendaraan berat di jalan tol dalam kota Jakarta akan dihentikan atau dilanjutkan sebagai kebijakan permanen. Meski hanya memecahkan sebagian kecil persoalan kemacetan Ibu Kota, uji coba ini sempat menimbulkan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah.

” Lalu lintas di perkotaan adalah cermin bagaimana koordinasi dalam pemerintahan berjalan karena di situlah semua lembaga yang berwenang berkumpul. Ada perhubungan, kepolisian, pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia listrik, dan lain-lain,” kata Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, akhir Mei lalu. Akibatnya, ketika berbagai lembaga itu tidak bisa duduk bareng dan membahas tuntas bersama, lalu lintas pun berantakan.

Ia pun mengingatkan, jika merunut ke belakang, tidak diizinkannya kendaraan berat melintas di jalan tol pada jam tertentu sebetulnya merupakan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, gagasan ini sejatinya telah muncul lama pada tingkat birokrasi lebih rendah. ”Sayang, tidak ada yang berani memberlakukan,” kata Kuntoro. ”Tak ada gunanya bicara rencana induk kalau tidak ada rencana aksi yang membutuhkan kerja sama antarlembaga.”

Diakui Kuntoro, pemberlakuan kebijakan pengaturan kendaraan berat sebagai salah satu cara mengatasi kemacetan di Jakarta yang semakin parah menemukan momentum saat KTT ASEAN digelar di Jakarta awal Mei. Untuk mengamankan kelancaran KTT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang kendaraan berat memasuki ruas tol Cawang-Pluit. Hasilnya, banyak warga diuntungkan dengan turunnya tingkat kemacetan di Jakarta.

Sukses dengan kebijakan sementara itu, Pemprov DKI Jakarta meneruskan dalam uji coba yang berlangsung sebulan terhitung sejak 10 Mei. Kendaraan berbobot di atas 5.500 kilogram hanya bisa melintas di tol dalam kota Jakarta pada pukul 22.00-05.00.

Belum tuntas uji coba dijalankan, protes keras bermunculan, terutama datang dari PT Pelindo II dan Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) DKI Jakarta. Bahkan, Organda DKI Jakarta bersikukuh akan membiarkan ribuan truk mogok jika uji coba tak dicabut. Dua pihak terakhir ini memang berkepentingan karena bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok dan pergerakan truk dari dan ke Tanjung Priok sangat mengandalkan jaringan tol dalam kota Jakarta. Jalur itu memang lebih efisien karena relatif pendek (sehingga menghemat waktu) dan biayanya murah (sehingga menghemat biaya).

Dengan alasan jalan tol adalah jalan nasional, Kementerian Perhubungan juga ikut menggarisbawahi protes atas kebijakan uji coba itu dengan meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membiarkan truk besar kembali memasuki tol dalam kota Jakarta. Bahkan, Pelindo sempat mengusulkan agar pengaturan dilakukan pagi hari saja pada pukul 05.00-09.00. Suatu hal yang dalam istilah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono sebagai tak ada gunanya. ”Truk besar umumnya tidak jalan pagi hari,” ujarnya.

Situasi menjadi agak rumit ketika pengaturan yang kemudian berimbas pada derasnya arus kendaraan berat yang melintas di Jalan Raya Serpong untuk mencapai Jalan Lingkar Luar Jakarta itu membuat Tangerang Selatan terbebani. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany pun mengancam akan melarang truk melintas jalan itu pukul 05.00-22.00.

Setelah sempat terancam dicabut pemberlakuannya saat uji coba baru berlangsung dua pekan, akhirnya pengaturan diteruskan hingga 10 Juni ini seperti rencana semula. Komprominya, ruas tol Cawang-Tanjung Priok tetap dibuka sehingga praktis yang tak bisa dilewati pada pukul 05.00-22.00 adalah ruas Cawang-Pluit.

 Kurang koordinasi