Alihkan Subsidi, Selamatkan Kereta Api

BEKASI, KOMPAS.com — Pemerintah perlu mengubah paradigma kebijakan transportasi massal. Sudah saatnya pemerintah memberikan subsidi lebih besar pada kereta api sebagai sarana transportasi massal andalan rakyat.

Demikian dikemukakan pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, saat dihubungi dari Kota Bekasi, Selasa (5/7/2011). Djoko dimintai pendapatnya terkait pelbagai persoalan yang dialami pengelola kereta api, termasuk pengoperasian kereta rel listrik di wilayah Megapolitan, yakni DKI Jakarta dan beberapa kabupaten dan kota di sekitarnya.

Djoko mengatakan, kurangnya perhatian terhadap kereta api bisa dilihat dari besarnya subsidi bahan bakar minyak bagi kendaraan pribadi. Padahal, kendaraan pribadi yang jumlahnya terus bertambah pesat menimbulkan kemacetan yang tidak teratasi akibat tidak diimbangi pertumbuhan jalan.

Pada 2011 ini, pemerintah menggelontorkan subsidi BBM senilai Rp 69 triliun. Sebanyak Rp 64 triliun di antaranya atau 93 persen ternyata untuk kendaraan pribadi.

"Pemerintah harus berani stop subsidi BBM kendaraan pribadi dan mengalihkan ke transportasi publik seperti kereta api," kata Djoko.

Dengan subsidi, lanjut Djoko, pengelola kereta api dapat berinvestasi untuk pembangunan jaringan rel baru, pengadaan rangkaian-rangkaian gerbong, serta membuat tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

"Tarif juga jangan terlalu murah karena tidak mendidik dan mobilisasi tidak produktif," kata Djoko.

Dalam pengelolaan transportasi publik seperti kereta api, lanjut Djoko, juga jangan bertumpu pada target ingin mendapatkan untung besar secara langsung. Kereta api sebagai transportasi publik jangan diposisikan sebagai pusat untuk mengeruk keuntungan. Keuntungan bagi pengelola kereta api bisa didapat, misalnya, dengan hak mengelola aset, seperti stasiun dan lahan sekitarnya.

"Jika hanya mengandalkan pendapatan dari tiket penumpang, tarif akan tinggi, sementara daya beli warga tidak terjangkau," kata Djoko.

Di sinilah kemudian arti penting subsidi pemerintah agar pengelola kereta api bisa menetapkan tarif yang terjangkau untuk masyarakat.