YLKI: Sistem Jalan Berbayar Harus Adil!

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, berharap sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) berbasis keadilan. Maksudnya, pemerintah juga harus memperhatikan transportasi massal sebagai pendukung agar ERP dapat berjalan maksimal.

Demikian disampaikan Tulus kepada Kompas.com seusai menghadiri seminar subsidi energi di Jakarta, Selasa (5/7/2011).

Berdasarkan pengalaman empiris dari berbagai kota di dunia, Tulus mengatakan, penerapan ERP bisa menekan kemacetan sebesar 40 persen.

"Tapi, ini bukan soal kemampuan menekan saja, namun kebijakan ERP itu harus berbasis keadilan juga," ungkap Tulus.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan bisa menerapkan ERP kalau belum ada transportasi massal. Jika belum ada, ia khawatir bisa terjadi perlawanan yang cukup besar dari masyarakat. Selain itu, lanjut Tulus, rentang harga ERP juga harus wajar.

"ERP itu standar internasional. Yang saya amati itu harganya antara Rp 12.500-Rp 15.000 untuk sekali lewat," katanya.

Bahkan, Tulus menambahkan, harga ERP dapat mencapai Rp 140.000 atau sekitar 10 poundsterling, yang berlaku untuk satu hari di kota London.

"Namun, saya kira konsep yang di London tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia, atau di Jakarta khususnya, karena terlalu tinggi penggunaan angkanya," jelasnya.

Ia juga menyarankan, sepeda motor juga harus dikenai ERP. Kalau tidak, pengguna kendaraan roda empat dapat beralih menjadi roda dua.

"Tapi, angkanya (harga) tentu tidak sama. Kalau perhitungan yang rasional bisa separuh atau mungkin sepertiga dari tarif ERP yang dikenakan pada mobil," lanjutnya.