Jumlah Anak Jalanan Meningkat Signifikan

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam tiga tahun terakhir, jumlah anak jalanan di Jakarta meningkat secara signifikan. Hal ini jelas membawa dampak buruk bagi anak jalanan yang seharusnya dapat tumbuh secara wajar.

"Secara umum, anak jalanan meningkat bukan karena kondisi Jakarta yang makin buruk. Tapi, justru kondisi di luar Jakarta kurang beruntung bagi mereka sehingga mereka datang ke Jakarta, itu yg terjadi. Bukan karena ada hal kemiskinan dan lainnya," kata Fadjar Panjaitan, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, seusai berdialog dengan DPR RI Komisi VIII dalam kunjungan kerjanya, di Balaikota, Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Keberadaan anak jalanan ini memiliki risiko sendiri bagi mereka. Contohnya, anak jalanan sangat rentan menjadi korban eksploitasi, tindak kekerasan, dan korban pelecehan seksual.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial DKI Jakarta, jumlah anak jalanan pada tahun 2009 sebanyak 3.724 orang, tahun 2010 meningkat menjadi 5.650 orang, dan pada tahun 2011 ini juga meningkat menjadi 7.315 orang. Pada umumnya mereka bekerja sebagai pengemis, pengamen, pengelap kaca mobil, pedagang asongan, joki 3 in 1, dan parkir liar.

Menurut dia, anak jalanan di Ibu Kota biasanya bukan merupakan penduduk asli Jakarta. Anak jalanan ini lebih banyak berasal dari luar Jakarta. Bahkan, terkadang keberadaan anak jalanan ini sudah dikoordinasi pihak tertentu. "Anak jalanan ada yang mengoordinasi, ada EO-nya, seperti menyewakan anak balita," kata Fadjar.

Permasalahan anak jalanan ini merupakan masalah bersama yang harus dicari solusinya bersama. Untuk mencegah bermunculannya anak jalanan yang berasal dari daerah, semestinya perekonomian daerah dikembangkan. Ia juga mengungkapkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial adalah Jakarta bebas anjal pada tahun 2011.

Sejauh ini, pihaknya telah berusaha melakukan penertiban terhadap anak jalanan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial selama bulan Ramadhan ini. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Gondo Radityo Gambiro mengatakan, penanganan anak jalanan ini merupakan program nasional yang harus ditangani secara bersama-sama.

Ia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta memiliki ketegasan terkait dengan warganya. Seharusnya warga berdomisili di kota kelahirannya. Ketika pindah kota,  hak-hak warga tersebut tidak ikut pindah begitu saja.

Contohnya, jika warga tidak punya KTP Jakarta, hak mereka tetap ada di daerah asal. "Ini saya kira patut dikaji. Jadi, tidak sembarangan orang masuk ke Jakarta sehingga tidak menjadi beban Pemprov DKI. Kalau mau adil, itu harus menjadi beban asal. Karena akan berakibat tidak adil kepada warga Jakarta asli, karena anggaran tersedot untuk orang yang bukan penduduk asli," katanya.