Revitalisasi Sungai Ciliwung Masih Sebatas Rencana

Jakarta, Kompas - Sungai Ciliwung yang membelah Jakarta sampai akhir tahun 2011 masih mengalami pendangkalan parah dan penyempitan badan kali. Sampah dan okupasi bantaran kali untuk permukiman padat juga terus terjadi. Sungai Ciliwung, yang luapannya setiap musim hujan selalu mengakibatkan banjir di sejumlah kawasan di Jakarta, justru tidak tersentuh pembangunan.

Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam Kementerian Pekerjaan Umum Pitoyo Subandrio, Rabu (5/10), mengatakan, pihaknya telah memiliki rencana revitalisasi Ciliwung yang justru terfokus pada penataan masyarakat di pinggiran kali tersebut. ”Masyarakat ditata, direlokasi, setelah pinggiran kali ditinggalkan, baru pembangunan fisik perbaikan sungai dilakukan,” katanya.

Salah satu rencana perbaikan adalah pembuatan sodetan di Kalibata, Jakarta Selatan, dan Kebon Baru, Jakarta Timur. Setelah sodetan dilakukan, aliran kali lama beserta bantarannya bisa digunakan untuk membangun rumah susun sederhana sewa guna menampung relokasi warga pinggir kali.

”Tujuan utama adalah warga pinggir kali di Kampung Melayu yang akan direlokasi ke kedua tempat itu. Warga ber-KTP DKI langsung mendapat hak menyewa di rusunawa, sementara yang ber-KTP non-DKI diantar pulang ke daerah masing-masing dengan catatan ada bantuan pendanaan semacam PNPM Mandiri untuk modal di kampung. Ini tentu baru bisa terlaksana dengan kerja sama berbagai pihak,” katanya.

Mengapa rusunawa? Menurut Pitoyo, warga pinggir kali yang didominasi pekerja informal dengan penghasilan Rp 15.000-Rp 25.000 per hari lebih mudah menyisihkan uangnya untuk membayar sewa. ”Kalau harus beli, meskipun murah, mereka tetap sulit mewujudkan uang mukanya,” katanya. Rusunawa juga dibuat sedemikian rupa agar cocok dengan kebutuhan mereka, seperti adanya tempat parkir sepeda motor, gerobak dagangan, fasilitas pemadam kebakaran, dan air bersih.

Kementerian PU dalam hal ini bertanggung jawab pada hal-hal bersifat teknis pembangunan, sementara yang berkenaan dengan masyarakat ditangani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, ide penataan sungai ini belum juga dimulai. Pitoyo mengakui, penataan sungai akan berdampak sosial besar dan itu adalah kendala terbesar bagi pemerintah pusat dan daerah.

Sosiolog Robertus Robert mengatakan, penataan masyarakat pinggir kali tak bisa hanya searah dari pihak pemerintah dan lalu diterapkan begitu saja. ”Saya pernah studi di masyarakat pinggir kali dekat Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Mereka tinggal di sana sudah dua sampai tiga generasi. Alasan mereka berurbanisasi ke Jakarta untuk merebut rezeki yang tidak tersedia di kampung. Alasan tinggal di tepi kali karena itulah tempat termurah yang bisa dijangkau,” katanya.

Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Institut Pertanian Bogor Ernan Rustiadi mengatakan, dampak sosial dan dampak lingkungan dari sungai yang salah kelola harus diatasi sesegera mungkin. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus menunda revitalisasi Sungai Ciliwung. Saat ini tercatat baru 900 meter badan Ciliwung di kawasan Kebon Baru yang direvitalisasi.

Sementara itu, Kepala Dinas PU DKI Jakarta Ery Basworo mengaku belum ada proyek Pemprov DKI untuk membenahi daerah bantaran Sungai Ciliwung. ”Yang kami lakukan saat ini adalah membantu Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta memperbaiki kualitas air Ciliwung,” ujarnya. (NEL/ARN)