2.430 Unit Rusunawa Belum Dapat Dihuni

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 2.430 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Utara belum dapat dihuni oleh warga. Hal ini terjadi lantaran tidak adanya payung hukum berupa undang-undang atau peraturan pemerintah.

"Ada masalah administrasi sehingga belum bisa diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta dan kemudian belum bisa ditinggali warga. Jadi, ada peraturan Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak boleh menyerahkan asetnya kepada pemerintah daerah. Sekarang sedang dicarikan payung hukumnya supaya rusunawa segera dapat diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta," kata Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI Jakarta Agus Subardono di Balaikota, Jakarta, Senin (10/10/2011).

Pembangunan rusunawa ini memang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta. Namun, dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara juga ikut digelontorkan untuk membangun rusunawa ini.

Sebanyak 2.430 unit rusunawa tersebut sebagian terdapat di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, yaitu sebanyak 11 blok atau 1.080 unit.

Di Jakarta Utara terdapat di empat rusunawa, yaitu Rusunawa Jalan Komarudin sebanyak 6 blok atau 600 unit, Rusunawa Jalan Pinus Elok sebanyak 4 blok atau 400 unit, Rusunawa Cakung Barat sebanyak 2 blok atau 150 unit, dan Rusunawa Cipinang Besar Selatan sebanyak 2 blok atau 200 unit.

"Kami berharap secepatnya payung hukum berupa undang-undang atau peraturan lainnya dapat ditemukan. Dengan demikian, rusunawa tersebut bisa segera ditempati dan dinikmati warga berpenghasilan rendah. Itu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak buat mereka, yaitu mendapatkan tempat tinggal yang layak huni," ucapnya.

Sejauh ini, pihaknya telah membangun 83 blok rusunawa yang memiliki 6.643 unit. Semua unit tersebut ada yang telah dihuni dan ada yang masih dalam proses pengisian oleh warga yang menjadi sasaran pembangunan rusunawa.

Selanjutnya, saat ini pihaknya sedang membangun 8 blok atau sekitar 800 unit rusunawa. "Untuk 8 blok rusunawa target selesai pada tahun 2012. Sementara itu, rusunawa yang akan dibangun melalui APBD DKI sebanyak 20 blok atau sebanyak 1.950 unit," ungkapnya.

Pengisian rusunawa yang dibangun APBD DKI Jakarta mengalami kendala karena belum lengkapnya fasilitas serta sarana dan prasarana, seperti air dan listrik, serta proses seleksi warga sebagai penghuni rusunawa.

Mengenai proses seleksi, ia menjelaskan bahwa tidak bisa siapa saja menghuni rusunawa. Proses seleksi dilakukan dengan ketat agar yang menghuni adalah warga yang tepat sasaran.

"Kalau dibuka begitu saja, dalam waktu kurang satu bulan pasti rusun tersebut sudah penuh. Padahal targetnya masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.