Usia 34 Tahun, Rusun Tambora Memprihatinkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi rumah susun (rusun) Tambora I dan II, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat memprihatinkan. Rusun yang dibangun sejak tahun 1983 ini dalam kondisi rusak dan tidak terawat. Kondisi ini sudah berlangsung sejak sepuluh tahun lalu. Ironisnya, meski sudah sering dilaporkan kepada pejabat instansi terkait yang berkunjung ke lokasi dan pengelola rusun, hingga kini tidak kunjung ada upaya perbaikan.

Rusun Tambora yang terdiri dari empat blok ini dihuni 600 kepala keluarga (KK) dengan sistem sewa. Rusun dibangun berdinding batako tanpa plester. Sehingga kebocoran air limbah kotor dari lantai atas dengan merembes ke dinding dan menimbulkan bau tidak sedap.

Hermansyah (50), salah seorang penghuni rusun mengatakan, sebenarnya kondisi ini sudah terjadi sejak 10 tahun lalu. Penghuni sudah berulang kali melaporkan ke pengelola rusun agar segera dilakukan perbaikan namun tidak pernah ditanggapi.

“Kondisi rusun sudah memprihatinkan dan seharusnya sudah diremajakan. Pipa-pipa saluran air banyak yang sudah bocor sehingga air limbah dari lantai atas merembes ke dinding. Makanya rusun Tambora I dan II tampak kumuh," keluh Hermansyah, Rabu (19/10/2011). Padahal, kata Hermansyah, setiap penghuni membayar uang sewa ditambah untuk keperluan listrik dan air sebesar Rp 170.000 per bulan.

Hal senada dikatakan Yana (45), penghuni rusun Tambora 1 Blok D RT 004 RW 011. Dia mengungkapkan bangunan rusun sudah pada rusak sehingga membuat dirinya beserta penghuni lainnya resah. “Bagaimana kami tidak resah karena bagian bangunan rusun tersebut mengalami kerusakan," ujarnya.

Menyikapi masalah tersebut, pengelola rusun yang enggan disebukan namanya mengaku sudah melakukan perawatan rutin. “Kami tetap melakukan perawatan rutin. Tapi mengingat bangunan rusun sudah berusia hampir 34 tahun memang sudah sepantasnya diperbaiki," ungkapnya.

Camat Tambora, Isnawa Adji mengaku sudah sering menerima keluhan dari penghuni rusun. “Keberadaan Rusun Tambora tersebut sudah cukup memprihatinkan. Tapi kami tidak dapat berbuat apa-apa karena kewenangan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah," kata Isnawa Adji.