Disarankan, Konsinyasi Lahan Tol W2 Utara

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama Jasa Marga Frans S Sunito menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk secepatnya mengonsinyasi seluruh lahan di proyek tol lingkar luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road) W2 Utara antara Ulujami-Kebon Jeruk, terutama lahan yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Dengan demikian, jalan tol itu cepat terbangun untuk meminimalisasi kemacetan di Jakarta. "Jasa Marga tidak ada masalah untuk secepatnya mengerjakan proyek itu. Tapi mana lahannya?" tanya Frans, Jumat (21/10/2011), saat dihubungi.

Konsesi proyek jalan tol JORR W2 Utara dipegang PT Jasa Marga Tbk (65 persen saham), dan sisanya PT Jakarta Propertindo (Jakpro), BUMD DKI Jakarta. Kini, ada sekitar 11 bidang tanah di Jakarta Barat yang belum diganti rugi karena belum ada kesepakatan soal harga tanah.

Meski demikian, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, pada Jumat ini pukul 14.30, dijadwalkan mencanangkan pembangunan jalan tol JORR W2 Utara itu.

Pembangunan ruas tol JORR W2 rute Kebon Jeruk-Ulujami sepanjang 7,67 kilometer direncanakan terbagi dalam empat seksi, yakni seksi satu sepanjang 1,95 kilometer, seksi dua sepanjang 1,50 kilometer, seksi tiga sepanjang 2,35 kilometer, dan di seksi empat sepanjang 2,07 kilometer.

PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ), anak usaha PT Jasa Marga Tbk, hasil kongsian dengan Pemprov DKI Jakarta, telah mendapat pinjaman Rp 1,55 triliun. "Kami dapat dari Bank Mandiri Rp 1,404 triliun dan sisanya Bank DKI senilai Rp 150 miliar. Jangka waktu pinjaman 15 tahun dengan masa tenggang empat tahun (grace period)," kata Direktur Utama PT MLJ Sonhadji Surahman, beberapa pekan lalu.

Pinjaman tersebut nilainya sebesar 70 persen dari total kebutuhan investasi proyek yang mencapai Rp 2,23 triliun. "Sedangkan sisanya atau sebesar 30 persen atau sekitar Rp 680 miliar dari ekuitas perusahaan," katanya.

Meski uang itu dapat dikata tinggal dikucurkan, Frans Sunito mengisyaratkan bahwa pembangunan hanya akan dimulai ketika seluruh lahan selesai 100 persen. Tujuannya, untuk mencegah potensi kerugian bagi Jasa Marga.