JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Buruh DKI Jakarta berencana akan melakukan aksi mogok massal secara besar-besaran pada pekan depan. Ini terjadi menyusul penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 1.497.838 oleh Pemerintah Provinsi DKI.

Kami tolak mekanisme, karena penetapan KHL saja tidak jelas landasannya dan tidak dilakukan voting

-- M Rusdi

"Senin dan Jumat kami akan lakukan aksi mogok massal, di kawasan Cakung, Cilincing, Pulo Gadung, Pelabuhan," kata juru bicara Forum Buruh DKI, Muhammad Rusdi, di Jakarta, Jumat (18/11/2011).

Aksi mogok massal tersebut sebagai cara agar pihaknya dapat dipertemukan dengan Gubernur DKI dan menyampaikan keluhannya terkait besaran UMP yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup para buruh. Karena itu, dialog dengan Gubernur DKI diharapkan dapat segera menuntaskan masalah ini.

"Kami harap bisa dialog langsung dengan Gubernur, agar bisa sampaikan keluh kesah kami, karena upah itu jauh dari kelayakan," kata Rusdi.

Mengenai penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pihaknya juga merasa keputusan tersebut tidak memiliki dasar alasan yang jelas. Pengambilan keputusannya juga dinilai tidak komprehensif karena tidak ada pendekatan terhadap para pekerja.

"Kami tolak mekanisme, karena penetapan KHL saja tidak jelas landasannya dan tidak dilakukan voting," tuturnya.

Rusdi membandingkan UMP di daerah sekitar Jakarta, seperti Depok dan Bekasi. Kedua daerah tersebut justru memiliki UMP yang lebih tinggi dibandingkan Jakarta. Padahal biaya hidup di Jakarta jauh lebih tinggi daripada di kedua daerah tersebut.

"Di Bekasi, UMP 110 persen dari KHL. Kenapa Jakarta yang notabene Ibu Kota malah enggak bisa?" ujar Rusdi.

Share

Tweet