Prijanto Mundur Tidak Sesuai Etika Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, mengatakan bahwa pengunduran diri seorang gubernur atau wakil gubernur harus berkoordinasi dulu dengan partai politik yang mendukungnya saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Hal itu merupakan sebuah etika politik yang sudah semestinya dilakukan oleh seorang pemimpin. Mengingat pasangan gubernur dan wakil gubernur ini terpilih karena dukungan partai politik pendukungnya dan juga warga Jakarta secara umum.

"Prijanto dulu didukung 21 partai politik. Jadi seharusnya, dia koordinasi terlebih dahulu ke partai politik yang mengusungnya. Tidak ujug-ujug ke Menteri Dalam Negeri," ujar Ferrial di Jakarta, Senin (26/12/2011).

Lagi pula, lanjut Ferrial, persetujuan pengunduran diri seorang gubernur atau wakil gubernur ini harus melewati berbagai macam prosedur. Pada akhirnya, yang berhak memutuskan pengunduran diri ini adalah DPRD setelah menerima surat pengunduran diri resmi dan menggelar Rapat Pimpinan. "Itu etika politiknya. Disetujui atau tidaknya pengunduran dirinya kembali pada DPRD DKI," kata Ferrial.

Mengenai alasan yang melatarbelakangi keputusan Prijanto, Ferrial tidak mau berkomentar. Ia menegaskan bahwa setelah menerima surat resmi dari Prijanto baru tindakan akan diambil, termasuk memanggil Prijanto untuk menanyakan alasan pengambilan keputusan ini. "Selama surat resmi belum saya terima, maka saya belum bisa memberikan kebijakan apa pun. Juga belum bisa melakukan pemanggilan sebelum surat resmi masuk," tandasnya.