Penataan Blok M, Jalan Layang, dan Kisruh Kampung Pulo

Jakarta, Kompas - Pemerintah Kota Jakarta Selatan sepanjang tahun 2011 ini tampak fokus pada penertiban bangunan melanggar izin peruntukan, penataan Blok M, penyediaan jalur sepeda, pembangunan Jalan Layang Antasari, hingga kisruh luapan Kali Krukut di Kampung Pulo, Cilandak.

Pada tahun ini juga, Jakarta Selatan mengalami pergantian wali kota. Syahrul Effendi yang mendapat promosi menjadi Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Kependudukan dan Permukiman, di Balaikota, November lalu, diganti Anas Effendi yang sebelumnya menjabat wakil wali kota.

Terhitung hingga Jumat (30/12), catatan keberhasilan Pemkot Jakarta Selatan, antara lain, penataan kawasan Blok M, khususnya penataan parkir di badan jalan dan di tempat par- kir satu atap, serta penertiban bangunan yang menyalahi aturan.

Data Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Jakarta Selatan yang diungkapkan Kepala Seksi Penertiban P2B Achlak Semaun, ada 339 bangunan yang ditertibkan sepanjang tahun 2011.

Penertiban bangunan menyalahi aturan rutin dilakukan Suku Dinas P2B Jakarta Selatan setidaknya sejak 2009 lalu. Meski banyak ditentang pemilik usaha ataupun pemilik bangunan, upaya ini cukup berhasil dilakukan di beberapa kawasan.

Di kawasan Kebayoran Baru, misalnya, di beberapa lokasi tidak dijumpai lagi butik atau klinik kesehatan yang seharusnya tidak ada di lokasi khusus permukiman tersebut.

Namun, yang mengganjal klaim kinerja mulus Pemkot Jakarta Selatan salah satunya adalah kisruh banjir di Kampung Pulo, Pondok Labu, Cilandak.

Komandan Pangkalan Marinir Cilandak Kolonel Hardimo saat ditemui pada Rabu (28/12) mengatakan, pembangunan gorong-gorong di tanah negara yang dikelola Marinir yang berseberangan dengan Kampung Pulo sudah atas izin Suku Dinas Tata Kota Jakarta Selatan.

Gorong-gorong itulah yang dituding warga menjadi penyebab banjir sejak Maret hingga kini. Namun, Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Novizal mengaku tidak tahu-menahu soal perizinan bangunan itu. Kini, Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Jakarta Selatan, dan pihak Marinir bahu-membahu membongkar gorong-gorong, membuat tanggul, dan waduk agar Kampung Pulo bebas banjir.

Jika saja ada kejelasan rencana pembangunan atau normalisasi kali sejak awal, mungkin kisruh Kampung Pulo tak perlu terjadi.