Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Minta FPI Tak Paksakan Kehendak

Kompas.com - 14/02/2012, 21:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, Front Pembela Islam (FPI) seharusnya menghormati penolakan pendirian FPI di Kalimantan Tengah oleh masyarakat setempat.

Megawati memberi contoh ketika dirinya ingin membangun cabang PDI-P di daerah. "Ketika akan masuk ke suatu daerah, itu pasti akan ditanyakan dulu kepada daerah itu. Saya mau masuk, mau bertamu, dengan etika sopan santun," kata Megawati di Kompleks DPR, Selasa (14/2/2012).

Megawati mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, FPI ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia di Kalteng, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat setempat. "Tentunya kita mesti punya toleransi. Tidak bisa kita paksakan kehendak kita," ucapnya.

Ketika ditanya mengenai wacana pembubaran FPI, Megawati enggan mengungkapkan pendapat pribadinya. mantan Presiden RI itu menyerahkan hal tersebut kepada pemerintah.

"Yang paling penting aturannya. Secara hukum, di Indonesia, setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Artinya kewajiban yang sama. Jadi, jika ada suatu hal yang dilakukan dengan tindak kekerasan, saya kira semua tidak akan setuju," tutur Megawati.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI-P Pramono Anung mengatakan, pemerintah perlu mengkaji ulang keberadaan FPI. Presiden, kata dia, seharusnya tak hanya mengimbau jika ada ormas yang melakukan arnakis. Tindakan tegas perlu dilakukan.

Seperti diberitakan, masyarakat Dayak di Kalteng menolak aktivitas FPI di Kalteng. Keberadaan ormas itu dikhawatirkan akan membuat masyarakat tidak tenang. Masyarakat di Kalteng sempat mengepung petinggi FPI di Bandara Tjilik Riwut.

Meski ditolak, Ketua FPI Habib Rizieq Syihab bersikukuh tetap akan mendirikan FPI di Kalteng. "FPI tetap akan didirikan di seluruh wilayah NKRI, terutama di Kalteng," kata Rizieq.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Nasional
    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Nasional
    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

    Nasional
    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Nasional
    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Nasional
    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Nasional
    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

    Nasional
    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com