Polisi: Pembekuan Ormas Bukan Domain Kami

JAKARTA, KOMPAS.com - Kendati banyak menerima laporan masyarakat akan aksi kekerasan ormas, kepolisian belum pernah merekomendasikan secara resmi pembekuan ormas-ormas itu. Polisi hanya memberikan data dan fakta tentang aksi kekerasan itu kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Secara resmi tidak pernah (ajukan rekomendasi pembekuan ormas) karena itu bukan domain kami. Kami hanya rekomendasikan beberapa fakta yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang mengganggu kamtibmas," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, Rabu (15/2/2012), di Mapolda Metro Jaya.

Fakta-fakta itu, kata Rikwanto, diharapkan bisa dimanfaatkan Kemendagri untuk menjadi acuan menyikapi ormas-ormas yang menimbulkan gangguan Kamtibmas. "Ini bisa jadi bahan untuk buat keputusan untuk ormas yang sering buat keributan dan sering berkelahi dan dianalisa apakah ormas ini masih relevan atau tidak," katanya.

Ia juga membantah bahwa maraknya aksi kekerasan ormas belakangan ini terjadi karena ketidaktegasan aparat kepolisian. Ia mengatakan bahwa setiap peristiwa pelanggaran hukum, aparat kepolisian selalu melakukan tindakan.

"Di selatan kemarin misalnya, yang tawuran kami tangkap. Yang bawa senjata tajam dan senjata api juga kami proses. Upaya-upaya agar semua itu selesai kami tetap jalankan sampai proses pengadilan dilakukan. Ini komitmen," katanya.

Bentrokan antarormas terakhir terjadi di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (13/2/2012) kemarin. Pos Wilayah Pemuda Pancasila di Tanah Kusir diserang puluhan orang dari ormas Forum Betawi Rempug. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran pos tersebut. Delapan orang diamankan pihak kepolisian dalam penyerangan tersebut.

Sebelumnya, dua pos organisasi masyarakat Forum Betawi Rempug (FBR) dan Pemuda Pancasila (PP) di Jalan Basuki Rachmat, kawasan Pasar Gembrong, Rw 01 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur juga dirusak oleh pihak tak dikenal dini hari tadi, Selasa (14/2/2012). Peristiwa-peristiwa ini merupakan contoh kecil dari bentrokan antarormas yang melibatkan kekerasan.

Kekerasan yang dilakukan ormas juga kerap terjadi kepada masyarakat sipil yang berselisih pendapat. Sejumlah elemen masyarakat juga mulai melakukan gerakan "Indonesia Tanpa FPI". Gerakan Indonesia Tanpa FPI ini bermula dari aksi penolakan masyarakat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Sabtu (11/2/2012) lalu. Di sana, sejumlah anggota FPI pusat dari Jakarta tak bisa turun di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rencananya, mereka akan melakukan pelantikan pengurus FPI Palangkaraya.

Namun, sejumlah pihak yang mengatasnamakan warga menolak kedatangan mereka. Aksi tersebut berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di Jakarta, aksi serupa juga terjadi pada Selasa (14/2/2012) di Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan masyarakat melakukan aksi penolakan akan keberadaan FPI dan ormas lain yang meresahkan masyarakat. Aksi sempat ricuh setelah beberapa simpatisan FPI mendatangi lokasi.