KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri, berpose di ruang kerjanya saat diwawancarai Kompas.com di kediaman pribadinya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/2/2012). Faisal Basri didampingi Biem Benyamin merupakan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang maju mencalonkan diri dari jalur perseorangan atau independen.
JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu nama yang bersiap untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012, Faisal Basri, mengatakan bahwa kemacetan yang terjadi di Jakarta ini sama dengan kemacetan yang terjadi di kota-kota besar lainnya.
"Semua kota besar lain juga punya masalah macet. Tapi Jakarta ini kan konsepnya tata uang bukan tata ruang jadi ya sulit," kata Faisal ketika dijumpai di kediamannya di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta.
Dia mengambil contoh Bangkok yang juga kerap mengalami kemacetan di berbagai titik. Namun kondisi tersebut tidak separah Jakarta mengingat pemerintah di sana cukup tegas pada suatu peraturan sehingga masyarakatnya juga mau tertib.
"Di Bangkok itu u-turn atau putaran itu jarang sekali, harus jalan jauh dalam baru bisa memutar. Tapi efeknya bagus, kemacetannya berkurang lalu lintasnya lancar," jelas Faisal. "Kalau di Jakarta nggak gitu. Coba lihat Kuningan, itu u-turnnya banyak sekali. Setiabudi One minta u-turn dikasih, Kadin minta u-turn dikasih. Padahal semakin banyak u-turn itu bikin macet," ujar Faisal.
Tidak hanya itu, dia juga mengkritik pembangunan Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M. Menurut dia, pembangunan tersebut tidak masuk akal mengingat jalan layang dibangun di dekat permukiman warga dan jalan yang cukup sempit.
"Di belahan dunia mana pun, nggak ada itu jalan layang di jalan seperti Jalan Antasari itu," tuturnya.
Menurut Faisal, penambahan kapasitas jalan ini tidak akan optimal jika hal-hal yang semestinya diperbaiki di awal tidak diperbaiki. Ia menjelaskan, seharusnya yang pertama dilakukan adalah merevitalisasi dan mengintegrasikan berbagai moda angkutan umum. Jika masyarakat sudah mempunyai pilihan lain selain kendaraan pribadi, maka cara lain seperti peningkatan kapasitas jalan dan pembatasan kendaraan dapat dilaksanakan untuk mengurai kemacetan.
"Ini belum ada solusi sudah ada aturan baru yang membatasi, ya nggak akan jalan. Tapi itu lah Jakarta, konsepnya tata uang, bukan tata ruang," kata ekonom Universitas Indonesia itu.

