Rabu, 16 April 2014

News /

MTI Siap Memediasi Warga dan Pemprov DKI

Jumat, 9 Maret 2012 | 03:02 WIB

Baca juga

Jakarta, Kompas - Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, Kamis (8/3), menyatakan siap memfasilitasi mediasi antara warga yang menolak proyek mass rapid transit layang dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekaligus PT MRT. ”Asalkan kedua belah pihak beritikad baik untuk sama-sama berdiskusi, berdialog untuk menemukan solusi terbaik,” kata Danang.

Ia menegaskan, pembangunan MRT merupakan kebutuhan mendesak untuk pelayanan terhadap warga Jakarta yang telah bertahun-tahun dihadang masalah transportasi publik. Namun, ia juga memahami, ekonomi Jakarta tergantung pada sektor swasta.

Untuk itu, harus ada titik temu di antara keduanya sehingga pembangunan layanan publik tidak berdampak buruk bagi warga.

”Menurut saya, ada tiga isu pokok yang harus direspons Pemprov DKI berkaitan dengan tuntutan warga Fatmawati. Satu, pilihan teknologi dan dampaknya pada biaya/kerugian masyarakat, kemudian proses sosialisasi dan dialog yang sepertinya buntu. Terakhir, kebutuhan pengelolaan dampak finansial dari berbagai kelompok terdampak saat konstruksi,” kata Danang.

Warga Jalan Fatmawati, Rully Daniel, menegaskan, warga di sepanjang Lebak Bulus-Fatmawati/Panglima Polim amat mendukung proyek MRT. ”Akan tetapi, MRT yang dibangun di bawah tanah, bukan layang. Kami sama seperti jutaan warga Jakarta lain yang merindukan kota ini memiliki transportasi publik memadai,” kata Rully.

Ia merasa aneh karena pilihan MRT layang justru ditetapkan di sepanjang Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia, termasuk melewati Jalan Fatmawati dan Panglima Polim yang semua lahannya dimiliki oleh pribadi atau swasta. Tentu biaya pembebasan lahannya amat besar. Sementara di Jalan Sudirman yang secara fisik lebih luas dan sebagian lahan masih dikuasai negara justru ditetapkan MRT bawah tanah.

Solusi terbaik

Indrasurya B Mochtar, pakar geoteknik mekanika tanah dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, menilai teknologi untuk membangun jaringan rel bawah tanah sudah sangat maju. ”Berbagai hambatan rel bawah tanah sudah bisa diatasi dengan kemajuan teknologi. Karena itu, tidak perlu ragu membangun jaringan rel kereta bawah tanah,” tutur Indrasurya.

Ia mengatakan, dengan kondisi kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, pembangunan jaringan kereta bawah tanah merupakan solusi terbaik di tengah keterbatasan lahan.

”Rel dan stasiun bawah tanah bisa dibangun lebih luas lagi dibandingkan jika rel dan stasiun dibangun di atas tanah atau layang. Dengan begitu, kapasitas angkut kereta juga bisa diperbesar,” paparnya.

Jalur kereta bawah tanah juga mengurangi ongkos sosial yang timbul akibat pembangunan infrastruktur, seperti ongkos pembebasan lahan serta sengketa dengan warga yang kerap membuat pembangunan infrastruktur molor bertahun-tahun. Di sisi lain, wajah kota bakal lebih baik dengan pembangunan jaringan kereta bawah tanah dibandingkan dengan rel layang.

Indrasurya mengakui, biaya pembangunan infrastruktur rel bawah tanah jauh lebih mahal daripada pembangunan rel layang. Namun, dengan berbagai keuntungan itu, ia berpendapat pembangunan jalur kereta bawah tanah lebih banyak memberikan manfaat. (art/nel)


Editor :