Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikut Demo BBM, Kepala Daerah Tak Langgar Aturan

Kompas.com - 29/03/2012, 10:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Keikutsertaan kepala daerah dalam unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak tak perlu direspons dengan ancaman dari pemerintah pusat. Perbuatan mereka tidak melanggar aturan.

”Memang tidak lazim, tetapi juga tidak salah,” ujar pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin di Jakarta, Rabu (28/3/2012).

Hal itu dikatakan Irman menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang akan memberi sanksi kepada kepala daerah yang ikut unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo keberatan dengan pernyataan Mendagri tersebut. Alasannya, kepala daerah dipilih rakyat dan umumnya berasal dari partai politik.

”Kepala daerah juga memiliki konstituen. Jadi, wajar kepala daerah ikut menyuarakan aspirasi konstituen,” katanya.

Tjahjo mengilustrasikan, sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono juga dapat bertindak sebagai pimpinan partai politik.

Hal senada dikatakan pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi, dan pengajar Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sudjito, secara terpisah. Menurut mereka, kepala daerah sudah sepatutnya peka dengan dampak sosial kenaikan harga BBM. Karena itu, wajar apabila kepala daerah ikut menyuarakan aspirasi rakyatnya.

”Tidak elok jika kepala daerah yang menyuarakan keresahan rakyat dikenai UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah secara kaku,” kata Airlangga.

Relasi ketatanegaraan

Irman mengatakan, relasi ketatanegaraan saat ini tidak menempatkan kepala daerah menjadi milik privat dari pemerintah pusat. Ketentuan perundang-undangan juga tidak memberikan kewenangan bagi pemerintah pusat untuk memberi sanksi atau memecat kepala daerah. Kalaupun kepala daerah dianggap bersalah, mekanisme pemakzulannya dilakukan oleh DPRD.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com