Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Forum Lobi Bahas Harga BBM Berjalan Alot

Kompas.com - 30/03/2012, 21:28 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum lobi dalam pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 di DPR, Jumat (30/3/2012) malam, berjalan alot. Hingga pukul 20.45 WIB, belum ada titik temu mengenai rencana amandemen pasal dalam UU APBN yang mengatur harga eceran BBM bersubsidi tidak naik.

Lobi itu hanya diikuti oleh enam fraksi, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Keseluruhannya adalah parpol koalisi.

Adapun fraksi oposisi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura, memilih keluar dari forum lobi lantaran agenda forum tersebut menyamakan persepsi mengenai batasan yang bakal memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Seluruh fraksi oposisi itu berpendapat tak perlu ada penambahan pasal dan tetap mempertahankan substansi Pasal 7 Ayat 6. Dengan kata lain, tetap mempertahankan harga BBM saat ini.

Sebelumnya, dalam pandangan fraksi ketika rapat paripurna sejak pukul 14.30 hingga 16.00, seluruh fraksi partai koalisi sepakat menambahkan Ayat 6a dalam Pasal 7. Ayat itu yang memberi keleluasaan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dengan batasan tertentu.

Penentuan naik atau tidaknya harga tersebut berpatokan pada asumsi ICP pada APBN Perubahan 2012 sebesar 105 dollar AS per barrel. F-PAN mengusulkan pemerintah bisa menaikkan harga BBM jika harga ICP telah melebihi 15 persen dari 105 dollar AS per barrel. Fraksi Partai Demokrat mematok batasan 5 persen, Fraksi Partai Golkar memberi ambang 15 persen, PKB sebesar 17,5 persen, PKS sebesar 20 persen, dan PPP sebesar 10 persen.

Di tengah lobi itu, fraksi meminta waktu untuk rapat internal. "Golkar dan PKS belum sepakat," kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso sebelum meminta pandangan para anggota Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Nasional
    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

    Nasional
    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Nasional
    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Nasional
    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com