Massa Menduduki Gedung DPRD Yogyakarta

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan massa Partai Demokasi Indonesia Perjuangan menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono taat dan tunduk pada Pasal 33 UUD 1945.

"Putihkan dan hentikan utang luar negeri yang nyata-nyata membebani APBN," ujar Koordinator Aksi DPD PDI-P Yogyakarta, Eko Susanto, Jumat (30/3/2012).

PDI Perjuangan, kata Eko, menilai SBY melaksanakan neoliberalisme sektor ekonomi dan melegalkan praktik liberalisasi sektor energi.

"Sumber-sumber daya energi, khususnya sumber-sumber minyak di bumi Indonesia, diserahkan pengelolaannya kepada pemodal asing," kata Eko.

Untuk itu, ia mengatakan, PDI-P Yogyakarta mengajak rakyat Indonesia untuk berjuang dengan semangat gotong royong menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara damai serta mendesak DPR secara tegas menolak kenaikkan harga BBM.

"Kami menolak penaikan BBM dan mendesak SBY membatalkan rencana menaikkan harga BBM dalam waktu sesingkat-singkatnya," ujarnya.

Selain itu, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI dan GMII juga ikut menduduki DPRD Yogyakarta sembari menyaksikan tayangan langsung voting di DPR.