Peradilan Jalanan karena Polisi Lamban - Kompas.com

Peradilan Jalanan karena Polisi Lamban

Kompas.com - 15/04/2012, 07:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketegasan polisi amat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya peradilan jalanan, seperti yang dilakukan gerombolan pengendara sepeda motor, Jumat (13/4) dini hari. Aksi yang menewaskan satu orang dan membuat sedikitnya sembilan orang terluka itu harus dicegah agar tidak terulang.

Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, mengatakan, ketegasan itu dibutuhkan untuk membangun kewibawaan polisi di mata masyarakat. ”Dalam penegakan hukum, wibawa polisi masih lemah karena sejumlah perilaku yang mencederai profesi ini,” kata Bambang, Sabtu.

Dia mencatat sejumlah perilaku yang mencederai profesi, antara lain pungutan liar, dugaan rekening gendut, dan kasus salah tangkap. Penyelesaian perkara juga acap kali tidak terbuka sehingga publik tak tahu hasil akhir dari sebuah perkara. Bambang mencontohkan kasus polisi yang nakal atau yang melakukan tindak kriminal.

Kondisi ini membuat masyarakat tidak puas. Dari situ lantas muncul berbagai peradilan jalanan yang dilakukan dengan kekerasan. Kejadian pada Jumat dini hari, menurut Bambang, merupakan bentuk peradilan jalanan yang muncul karena ada kelompok orang yang tidak puas dengan kerja polisi.

Balap liar dan kelompok pesepeda motor yang kerap meresahkan masyarakat, misalnya, tidak segera ditangani hingga jatuh korban.

Di sisi lain, anggota militer yang melakukan tindak pidana umum seharusnya tetap ditangkap, lantas diserahkan ke provos untuk diproses hukum.

Tangkap para pelaku

Dihubungi Sabtu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan telah memerintahkan Polri dan Pom TNI segera mencari dan menangkap para pelaku kriminal yang disebut-sebut sebagai geng motor.

”Siapa pun mereka, apakah oknum TNI atau warga sipil, apabila terbukti melakukan tindakan itu harus dibawa ke pengadilan,” ujar Djoko Suyanto.

Hal serupa disampaikan Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul. Menurut Iskandar, dalam beberapa hari mendatang, pihak Pom TNI dan Polri bekerja sama untuk mengungkap keberadaan kelompok motor tersebut. Dua anggota TNI yang tertembak Jumat pagi akan diperiksa setelah kondisi mereka pulih.

”Kami harap itu bukan anggota TNI, tetapi kalau sampai itu TNI, akan kami tindak,” kata Iskandar.

Menurut dia, anggota TNI yang terlibat akan dikenai hukum pidana militer dan diadili di peradilan militer walau tindakan tersebut tidak dalam keadaan tengah bertugas. ”Hukum kita seperti itu,” kata Iskandar.

Sementara itu, sejumlah perwira senior Mabes TNI Angkatan Laut menyampaikan keheranan atas lambannya penyelidikan polisi setelah Kelasi Arifin dikeroyok dan tewas ditusuk saat melintas di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, 31 Maret pukul 02.30.

Para perwira senior itu bertanya mengapa polisi membiarkan dompet korban masih berada di lokasi setelah tiga hari terbunuhnya Arifin. Mereka juga bertanya mengapa sepeda motor korban masih berada di sekitar tempat kejadian perkara enam hari setelah Arifin tewas di sana.

Iskandar Sitompul saat dihubungi kemarin membenarkan tentang terbengkalainya sepeda motor korban. ”Yang menemukan Pom AL. Saat ditemukan, kondisi sepeda motor korban sudah dipereteli,” ungkapnya.

Menanggapi informasi itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, polisi sangat serius menangani kasus terbunuhnya Arifin. Saat ditanya mengenai dompet dan sepeda motor korban yang dibiarkan di tempat kejadian perkara berhari-hari, Rikwanto menjawab, ”Saya akan tanya penyidiknya dulu.”

Salah tangkap

Kuasa hukum JRR, Max Melen Tumondo, menilai, ada kesalahan penangkapan atas kliennya. JRR dijadikan tersangka dan ditahan di Polres Jakarta Utara mulai 10 April karena diduga sebagai penganiaya Kelasi Arifin hingga meninggal, 31 Maret lalu. Peristiwa itu terjadi di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan.

”JRR tidak di lokasi kejadian saat peristiwa penganiayaan itu,” ucap Max.

Max mengakui bahwa kliennya sering nongkrong di seputar Jalan Benyamin Sueb. Saat kejadian, JRR juga sempat ada di seputar kawasan tersebut. Namun, pukul 01.00, dia meninggalkan lokasi tersebut bersama kelima kawannya, yakni MC, G, HD, CM, dan J. ”Mereka pergi ke restoran McDonald’s Mal Artha Gading dan tiba di sana sekitar pukul 01.30,” ucapnya.

Keenam pemuda ini berada di restoran itu hingga sekitar pukul 03.00. Setelah itu, mereka kembali ke rumah masing-masing.

”Setiba di rumah, JRR sempat ditelepon oleh kawannya yang mengabarkan bahwa terjadi keributan di Pademangan. Dia pikir hanya keributan biasa. Dia baru tahu ada korban dari TNI Angkatan Laut dan kejadian pada malam itu dari berita-berita pada pagi hari,” papar Max.

Pada 9 April, JRR dijemput polisi dari rumahnya. Tidak ada surat penahanan sehingga keluarga berpikir JRR hanya dimintai keterangan saja. Setibanya di Polres Jakarta Utara, JRR dimintai keterangan dan keesokan paginya dijadikan tersangka.

Max mengatakan, kliennya memang tergabung dalam Kelompok Motor Sunter dan sekitarnya. ”Ada dua kelompok motor di situ (Jalan Benyamin Sueb), yakni Kelompok Motor Sunter dan sekitarnya serta Geng Motor Warakas dan sekitarnya,” ucap Max.

Pada keterangan sebelumnya, Kepala Subdirektorat Tanah dan Bangunan Polda Metro Ajun Komisaris Besar Herry Heryawan mengatakan, JRR menggunakan sepeda motor dan sedang atau akan balapan di jalan itu sehingga mengganggu pengguna jalan lain.

”Korban berboncengan motor dengan temannya lewat jalan itu dan menegur mereka agar tidak mengganggu pengguna jalan. Yang ditegur marah, lalu mengeroyok korban. Ada enam orang yang diduga mengeroyok korban,” tuturnya.

Mengantisipasi agar kasus tidak menimbulkan masalah yang lebih serius, Jumat malam, polisi bersama anggota TNI berpatroli ke sejumlah wilayah yang menjadi titik penyerangan gerombolan bermotor, yakni di Warakas, Jalan Benyamin Sueb Pademangan dan Kemayoran, Jalan Pramuka, dan Jalan Salemba Raya. Polisi membawa senjata laras panjang dan berkeliling menggunakan sepeda motor dan mobil patroli hingga Sabtu sekitar pukul 04.00. (edn/ong/ART/WIN)

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorReza Wahyudi

    Terkini Lainnya

    Pemimpin Hamas Serukan Umat Islam Dunia Gelar Demo Setiap Jumat

    Pemimpin Hamas Serukan Umat Islam Dunia Gelar Demo Setiap Jumat

    Internasional
    KLHK Temukan 34 Nama Rumah Sakit dan Klinik dari Tumpukan Limbah Medis

    KLHK Temukan 34 Nama Rumah Sakit dan Klinik dari Tumpukan Limbah Medis

    Regional
    Gunung Agung Erupsi, Aktivitas Bantaran Sungai pun Mati

    Gunung Agung Erupsi, Aktivitas Bantaran Sungai pun Mati

    Nasional
    Petugas Kebersihan Bendungan Tercebur, Keberadaannya Masih Ditelusuri

    Petugas Kebersihan Bendungan Tercebur, Keberadaannya Masih Ditelusuri

    Regional
    Jawaban KPK Terkait Hilangnya Tiga Nama Politisi PDI-P di Dakwaan Novanto

    Jawaban KPK Terkait Hilangnya Tiga Nama Politisi PDI-P di Dakwaan Novanto

    Nasional
    65 Korban Banjir di Aceh Utara Masih Mengungsi

    65 Korban Banjir di Aceh Utara Masih Mengungsi

    Regional
    Mengintip Kehidupan Pengungsi yang Terdampak Erupsi Gunung Agung

    Mengintip Kehidupan Pengungsi yang Terdampak Erupsi Gunung Agung

    Nasional
    KPK Dalami Kontrak Jasa Konsultasi dan Pembayaran Komisi di Kasus Suap Dirut Garuda

    KPK Dalami Kontrak Jasa Konsultasi dan Pembayaran Komisi di Kasus Suap Dirut Garuda

    Nasional
    Kisah Pilu Fatima, Penderita Tumor Mata Ganas di Flores yang Hidup Sendiri

    Kisah Pilu Fatima, Penderita Tumor Mata Ganas di Flores yang Hidup Sendiri

    Regional
    Nurdin Abdullah dan Heru Pambudi Raih Bung Hatta Anti-Corruption Award

    Nurdin Abdullah dan Heru Pambudi Raih Bung Hatta Anti-Corruption Award

    Nasional
    Belgia Resmi Tutup Kasus Ekstradisi Pemimpin Tersingkir Catalonia

    Belgia Resmi Tutup Kasus Ekstradisi Pemimpin Tersingkir Catalonia

    Internasional
    Banding PKS Ditolak, Fahri Hamzah Tegaskan Posisinya Tak Bisa Diganggu

    Banding PKS Ditolak, Fahri Hamzah Tegaskan Posisinya Tak Bisa Diganggu

    Nasional
    Tak Lagi Tayangkan Video Rapat, Transparansi di Pemprov DKI Menurun

    Tak Lagi Tayangkan Video Rapat, Transparansi di Pemprov DKI Menurun

    Nasional
    Anies Tak Berkomentar soal Wacana Pemindahan Ibu Kota

    Anies Tak Berkomentar soal Wacana Pemindahan Ibu Kota

    Megapolitan
    Tepis Isu SARA pada Pilkada Jabar, Ridwan Kamil Disarankan Cari Pendamping dari Santri

    Tepis Isu SARA pada Pilkada Jabar, Ridwan Kamil Disarankan Cari Pendamping dari Santri

    Regional

    Close Ads X
    Close [X]
    Radio Live Streaming
    Sonora FM • Motion FM • Smart FM