Bila Terpilih, Hidayat Tak Akan Berpaling ke Kursi RI 1

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Hidayat Nur Wahid, menegaskan, bila terpilih sebagai gubernur, dirinya tak akan berpaling pada tawaran menjadi calon presiden. Selain berpegang pada amanah masyarakat, ia juga menganggap masih banyak kader PKS lainnya yang potensial.

"Tidak mungkin bagi saya meninggalkan amanah warga DKI. Sangat tidak rasional kalau baru satu setengah tahun di Jakarta lantas meninggalkan amanah Jakarta untuk RI 1," ujar Hidayat Nur Wahid saat berbincang-bincang dengan redaksi Kompas.com di Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2012).

Hidayat tidak menutup kemungkinan dirinya memiliki peluang untuk dicalonkan. Ia adalah salah seorang politisi PKS yang memiliki rekam jejak positif dan memiliki latar belakang yang mendukung langkah menuju bursa RI 1. Hidayat adalah salah seorang deklarator Partai Keadilan, cikal bakal PKS. Ia juga pernah menjabat sebagai Presiden PKS. Langkah peraih gelar doktor dari Universitas Madinah, Arab Saudi, ini kemudian berlanjut ke kursi Ketua MPR RI (2004-2009). Selain itu, dia adalah salah seorang dari tokoh penting PKS yang berasal dari Pulau Jawa.

Dengan masih belum cairnya komposisi tak resmi Jawa-luar Jawa untuk posisi presiden dan wapres, pencalonan Hidayat menjadi RI satu masih sangat mungkin. Meski demikian, Hidayat menjamin bahwa dia tidak akan meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta bila nanti terpilih. Ia menyebut sejumlah tokoh PKS lain yang dinilainya layak untuk diusung partainya.

"Pak Tifatul (Sembiring) dan Presiden PKS sekarang Pak Luthfi Hasan Ishaaq juga kader PKS yang bisa dicalonkan," kata Hidayat. Masih ada alasan lain yang membuat Hidayat tidak mudah tergiur untuk jabatan yang lebih tinggi. Menurut Hidayat, demokrasi yang berkembang saat ini di Tanah Air adalah buah reformasi yang diperjuangkan bertahun-tahun. Karena itu, iklim demokrasi yang telah tercipta jangan sampai dirusak oleh akrobat politik untuk mengejar jabatan yang lebih prestisius.

"Amanah harus diselesaikan secara tuntas sebagai pelaksanaan reformasi. Menurut saya, sangat tidak tepat jadi gubernur-wakil gubernur kemudian melihat rumput tetangga membiarkan diri meninggalkan amanah pemilihnya," jelas Hidayat.

Jakarta sebagai barometer politik nasional, lanjut Hidayat, seharusnya memberikan contoh yang benar dalam penerapan kehidupan berdemokrasi. Ia menilai, meninggalkan amanah pemilih sama artinya dengan merusak demokrasi sekaligus memberikan contoh yang tidak tepat kepada daerah lain.