Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evaluasi Seluruh Kebijakan Sektor Tenaga Kerja

Kompas.com - 30/04/2012, 17:10 WIB
Sidik Pramono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengetakan, peringatan hari buruh sedunia atau May Day pada 1 Mei 2012 harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh kebijakan pemerintah menyangkut tenaga kerja.

Menurut Irman, sektor tenaga kerja perlu dikelola dengan baik agar dapat memacu pertumbuhan nasional. Untuk itu pengelolaan sektor tersebut harus menjadi prioritas dalam keseluruhan pembuatan kebijakan, baik untuk tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri.

"Kebijakan yang perlu mendapat sorotan antara lain mengenai upah minimum regional (UMR), maraknya outsourcing, dan jaminan sosial bagi tenaga kerja," kata Irman, Senin (30/4/2012) di Jakarta.

Irman mengemukakan, dalam menetapkan kebijakan pengupahan, pemerintah harus merujuk kepada standar kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Pemerintah hendaknya tidak lagi mengacu kepada upah minimum, melainkan upah yang layak bagi tenaga kerja, sehingga perlu dibuatkan sistem pengupahan yang layak yang dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan tiap-tiap daerah.

"Upah yang layak dapat meningkatkan produktivitas kerja perusahaan dan meningkatkan daya beli masyarakat," ujarnya.

Maraknya outsourcing, menurut Irman, seharusnya membuat tenaga kerja semakin sejahtera. Penerapan sistem outsourcing tidak seharusnya merendahkan harkat dan martabat tenaga kerja. Irman meminta pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan mengenai otsourcing.

"Outsourcing harus lebih menguntungkan buruh, jika masih tetap merugikan maka sebaiknya menteri tenaga kerja melakukan revisi terhadap kebijakan tersebut," jelas Irman.

Sementara mengenai jaminan sosial bagi tenaga kerja, Irman mengharapkan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia harus melakukan instrospeksi dan evaluasi menyusul maraknya kasus yang menimpa tenaga kerja di luar negeri. Kasus terakhir adalah tewasnya tiga orang tenaga kerja Indonesia di Malaysia akibat ditembak polisi setempat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

    Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

    Nasional
    Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

    Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

    Nasional
    Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

    Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

    Nasional
    KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

    KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

    Nasional
    Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

    Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

    Nasional
    Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

    Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

    Nasional
    Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

    Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

    Nasional
    RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

    RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

    Nasional
    Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

    Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

    Nasional
    Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

    Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

    Nasional
    Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

    Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

    Nasional
    Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

    Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

    Nasional
    Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

    Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

    Nasional
    Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

    Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

    Nasional
    Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

    Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com