Perusahaan Jangan Antiserikat Pekerja

JAKARTA, KOMPAS.com — Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei ini diharapkan dapat membawa perbaikan bagi kesejahteraan buruh. Pemerintah diharapkan semakin mendorong perusahaan untuk menjamin kesejahteraan buruh, misalnya dengan mendukung pembentukan serikat pekerja. Setidaknya demikian yang diharapkan Ratna (27), karyawan di perusahaan media.

"Buruh harus sejahtera. Salah satunya harus dengan berserikat," katanya di Jakarta, Selasa (1/5/2012).

Dengan berserikat, lanjut Ratna, buruh memiliki kekuatan untuk duduk bersama dengan pihak perusahaan dalam membahas kebijakan-kebijakan terkait kesejahteraan mereka. "Dengan begitu, persoalan upah dan tunjangan lain bisa dibahas bersama. Semua masalah buruh juga bisa diselesaikan lewat serikat pekerja," ujarnya.

Sayangnya, menurut Ratna, hingga kini masih banyak perusahaan yang alergi dengan serikat pekerja. Sejumlah perusahaan, katanya, bahkan memecat karyawannya yang vokal memperjuangkan pendirian serikat pekerja.

Arius (23), karyawan bank, berharap pemerintah lebih memperhatikan jaminan kelayakan hidup setiap buruh. "Jaminan kesehatan jika sakit, jaminan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang layak, dan jaminan pensiun jika akan keluar dari pekerjaan," katanya.

Menurut dia, pemerintah seharusnya membuat aturan yang mengikat kuat pemegang modal untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi kaum buruh.

"Pemerintah harus menyinergikan peran pengusaha sebagai pemberi gaji, peran masyarakat, dan peran institusi terkait lain untuk bersama-sama bisa memberi jaminan di luar gaji yang mereka dapat. Jadi, ada aturan kuat yang bisa mengikat para stakeholder (pemangku kepentingan) untuk bertindak dan memberikan kesejahteraan bagi tiap buruh," kata Arius.

Hal senada disampaikan Putra (24), karyawan swasta. Dia berharap keluarga pekerja juga mendapat pendidikan dan kesehatan yang layak. "Gaji pokok kecil enggak apa-apa asal pendidikan dan kesehatan benar-benar diperhatikan oleh pemerintah," ungkapnya.