Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faisal: Kisruh DPS Permainan "Incumbent"? Buktikan!

Kompas.com - 26/05/2012, 09:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Karut-marutnya daftar pemilih sementara yang berujung ditundanya penetapan daftar pemilih tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta membuat banyak pihak kecewa.

Calon gubernur DKI Jakarta jalur independen, Faisal Basri Batubara, mengatakan, selain diakibatkan sistem administrasi kependudukan di Indonesia yang masih belum tersentralisasi dengan baik, kisruh DPS tersebut juga diperparah dengan mekanisme kerja KPUD yang tak maksimal. "Bukan kelalaian, sih, ya, tetapi mekanisme kerja KPUD semestinya masih bisa diperbaiki untuk mengurangi potensi-potensi permasalahan di DPT (daftar pemilih tetap)," kata saat ditemui Kompas.com di area Bentara Budaya Jakarta, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Barat, Jumat (25/5/2012).

Ia mengatakan, DPS yang dikeluarkan oleh KPUD beberapa waktu lalu harus diaudit ulang karena rentang jumlahnya terlalu besar jika dibandingkan dengan DPT pada pemilihan kepala daerah tahun 2007. "Registrasi kependudukan ini bukan hanya untuk urusan pemilu, melainkan urusan berbagai kebijakan, seperti gakin, raskin, perencanan pendidikan, harusnya jadi introspeksi kita semua," tuturnya.

Ekonom dari Universitas Indonesia ini mengatakan, dengan kekacauan DPS tersebut, mampu menimbulkan berbagai macam indikasi negatif di masyarakat, terutama tentang peran calon incumbent dalam kasus tersebut. Meski demikian, ia berusaha untuk berpikir positif.

"Saya ingin positive thingking. Muncul kecurigaan, ini permainan incumbent. Buktikan saja. Kalau ada bukti-bukti yang mengarah kepada rekayasa, ayo kita buka semua di meja. Kan, sudah ada pengaman-pengamannya," kata Faisal.

Faisal mengatakan, dirinya tetap berharap penyelenggara melakukan perbaikan mendasar. Selain itu, ia juga telah berkoordinasi dengan tim relawannya di lapangan untuk mendata seluruh konstituennya, yang dalam tahap verifikasi faktual memberikan dukungan, telah terdaftar di DPS. "Kita pastikan 450.000 itu terdaftar ke DPT. Kaya saya kemarin belum masuk, terus lapor ke kelurahan, jadi kita juga proaktif," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com