Jubir Foke-Nara: 1,4 Juta Pemilih Fiktif Kesalahan Administrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta akhirnya menunda pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) lantaran adanya dugaan 1,4 juta pemilih fiktif yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Seluruh kandidat memprotes adanya dugaan upaya penggelembungan suara tersebut. Beberapa kandidat bahkan menuding bahwa 1,4 juta pemilih fiktif itu bisa jadi merupakan "durian runtuh" bagi kandidat incumbent, Fauzi Bowo yang maju bersama Nachrowi Ramli.

Namun, hal ini dibantah Yuddy Chrisnandi, juru bicara tim pemenangan Foke-Nara, sapaan akrab keduanya. "Sebagai Cagub, Fauzi Bowo sampaikan penanganan komplain dari berbagai pihak kepada KPU. DPT ini juga harus bisa disusun dengan sebaik-baiknya dan tidak merugikan semua pihak," ungkap Yuddy, di Jakarta, Minggu (27/5/2012).

Ia menjelaskan keprihatinan soal carut marutnya DPT ini tidak hanya menjadi keprihatinan kandidat non-incumbent saja. Namun, kubu Foke-Nara juga mendesak agar DPT bisa berjalan sesuai dengan fakta angka kependudukan di lapangan. Yuddy menduga bahwa tudingan adanya 1,4 juta pemilih fiktif ini sebenarnya bukan merupakan upaya penggelembungan suara. Bisa jadi, adanya 1,4 juta pemilih fiktif lantaran adanya kesalahan administrasi atau pencatatan ganda di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Karena itu, Yuddy mengaku pihaknya juga mengawal proses verifikasi yang tengah dilakukan KPU ini. "Kami juga turun mengawasi tapi kami hanya sebatas berkoordinasi dengan KPU. Tidak sampai ke dinas atau kecamatan. Fauzi Bowo sebagai salah satu kandidat ingin agar DPT rapih," papar Yuddy.

Mantan politisi Partai Golkar itu menyadari bahwa sebagai kandidat incumbent, Foke pasti akan selalu disorot dan dituding seolah-olah melakukan kecurangan birokrasi. "Padahal sama sekali tidak terpikir, karakter Fauzi Bowo itu sangat lurus, sangat birokrasi," imbuhnya. Kalau pun memang terjadi penggelembungan suara, lanjut Yuddy, yang nantinya diuntungkan tidak serta merta Foke-Nara. "Penggelembungan belum tentu untungkan incumbent, kalau ada penggelembungan bisa jadi masuk ke kantung kandidat lain. Ini akan merugikan semua pihak, termasuk Fauzi Bowo," kata Yuddy.

Fauzi Bowo, usai bertemu Jusuf Kalla di kediaman Jusuf Kalla kemarin juga mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kisruh DPT kepada KPUD DKI Jakarta. " Sebagai calon tentu saya ingin yang terbaik juga. Inginnya yang legal, yang baik. Sebagai calon saya memantau juga," tandas Foke.