JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hal ini disampaikan Kepala BPK Hadi Poernomo kepada Presiden di Istana Negara pada Rabu (30/5/2012) dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011. BNPB merupakan salah satu kementerian/lembaga yang memperoleh penilaian WTP bersama 66 kementerian/lembaga lainnya.

Opini WTP itu diberikan BPK karena BNPB telah melakukan pembenahan-pembenahan terhadap pengelolaan anggaran. BNPB sudah menaati Standar Akuntansi Pemerintah.

Perbaikan catatan sistem pelaporan terkait dengan pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik. Kemudian, pembenahan pengelolaan aset yang dimiliki sudah dilakukan; dan yang ketiga, telah menindaklanjuti sebagian besar temuan hasil audit semua yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara disertai telah memadainya bukti-bukti pendukung atas pendapatan hasil pengelolaan keuangan negara.